Kisah sedih petani sawit perempuan

Rangkuman dari tulisan:

Julia and Ben White. 2012. “Gendered Experiences of Dispossession: Oil Palm Expansion in a Dayak Hibun Community in West Kalimantan”. Journal of Peasant Studies 39 (3-4): 995-1016

 

Pembukaan perkebunan kelapa sawit memberikan dampak yang berbeda-beda bagi masyarakat lokal. Dalam penelitian ini, Julia dan White menyoroti dampak yang dirasakan perempuan Dayak Hibun di Dusun Anbera, Desa Dabat, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sebagai gambaran awal, sebagian besar perempuan Dayak Hibun putus sekolah setelah menyelesaikan SD. Usia pernikahan rata-rata berkisar antara 13-20 tahun. Dewan Adat Hibun mengampu urusan adat masyarakat Hibun.

Sebelum perkebunan kelapa sawit dibuka, masyarakat menanam karet, beras, serta ladang campuran. Lahan adat terdiri dari tiga jenis, yakni lahan kolektif (poyotono), lahan milik klan atau satu keturunan keluarga (poyotiant), dan lahan individual dari warisan. Perempuan Dayak Hibun berhak mendapatkan warisan tanah sama seperti laki-laki. Mereka mendapat hak mengakses tanah komunal adat dan hutan, sama seperti laki-laki. Hanya saja, perempuan tidak terlibat dalam struktur formal kepemimpinan adat.

Ketika perusahaan hendak membuka perkebunan sawit, perusahaan mendekati pemimpin formal maupun informal, yang terdiri dari pemimpin adat, pemimpin masyarakat lokal, guru, pemimpin keagamaan, dan lain-lain. Perempuan Dayak Hibun Dusun Anbera tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pembukaan perkebunan sawit, sebab semua pemimpin tersebut berjenis kelamin laki-laki. Para pemimpin ini ditugasi untuk memberi tahu warga lain, termasuk para perempuan. Mereka mendapatkan bayaran untuk melakukan tugas tersebut, juga untuk mendaftar sebanyak mungkin petani kecil ke dalam skema inti-plasma. Di kemudian hari, mereka bersama dengan kepala desa, anggota kepolisian dan militer, direkrut sebagai Satuan Pelaksana (Satlak) perusahaan yang digaji tiap bulan.

Secara formal, konsesi lahan komunal diserahkan kepada perusahaan perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini menghilangkan hak masyarakat adat terhadap lahan komunal. Mereka diajak bergabung dalam skema inti-plasma perkebunan sawit. Skema ini mengharuskan mereka menyerahkan lahan untuk mendapatkan sepetak kebun sawit dengan perbandingan 5:2 atau 7:2. Artinya, mereka memberikan lima atau tujuh hektar lahan dan mendapatkan dua hektar lahan yang sudah ditanami sawit. Sisa tiga atau lima hektar lahan tersebut menjadi milik perusahaan inti perkebunan. Meskipun kebun sawit yang mereka dapatkan itu lebih kecil daripada lahan yang mereka serahkan, setelah mendapatkan kebun sawit mereka harus membayar cicilan untuk melunasi kebun tersebut. Hasil bulanan yang mereka dapat dari panen sawit dipotong oleh perusahaan, antara lain untuk membayar cicilan, pemeliharaan infrastruktur, ongkos transportasi, pembelian pupuk, dan bibit.

Pemerintah memberlakukan sertifikasi lahan pribadi berkenaan dengan pembukaan perkebunan sawit. Proses formalisasi kepemilikan lahan ini menunjuk laki-laki kepala keluarga sebagai pemilik lahan. Perempuan dapat menjadi pemilik lahan secara formal jika suaminya meninggal atau bercerai. Satu perempuan bukan janda yang diwawancara dalam penelitian ini mengatakan bahwa ia membuat KTP dengan status janda supaya bisa memiliki lahan secara formal. Tadinya, secara adat, perempuan Dayak Hibun memiliki lahan, misalnya melalui warisan. Namun, akibat proses formalisasi kepemilikan lahan, sertifikat lahan itu harus atas nama suaminya. Akibatnya, kontrol perempuan terhadap penghasilan keluarga berkurang. Perempuan yang mengalami hal ini ada yang harus menjadi penderes karet di kebun tetangga untuk memenuhi keperluan sendiri dan pendidikan anak. Tanpa kepemilikan formal terhadap lahan, perempuan tidak bisa memberi jaminan kepada bank untuk mendapatkan kredit. Perempuan juga tidak bisa menjadi anggota koperasi sawit maupun Serikat Petani Kelapa Sawit, karena hanya petani sawit terdaftar yang bisa menjadi anggota.

Dampak lain yang dirasakan perempuan Dayak Hibun adalah pembagian tugas yang lebih berat bagi perempuan. Mulanya, ada perbedaan tanggung jawab yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan pertanian. Laki-laki melakukan pembakaran untuk membuka ladang, perempuan merawat ladang. Pekerjaan membersihkan lahan, menanam, dan memanen dilakukan bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Hasil pertanian berupa beras tabu dijual, hanya untuk dimakan keluarga atau dibarter. Karet dideres oleh laki-laki dan perempuan. Hasil berupa latex dijual oleh laki-laki. Perempuan identik dengan tanaman yang tidak dijual, sementara laki-laki mengurus tanaman yang menghasilkan uang kas.

Pada perkebunan sawit, perempuan merawat pohon sejak pukul 06.00 atau 07.00 sampai pukul 16.00. Perempuan harus bertanam sawit di lahan sendiri, bekerja sebagai buruh perkebunan inti sawit, serta menjadi pemulung berondol sawit yang jatuh untuk menambah penghasilan dan mendukung keuangan keluarga. Meski mengerjakan lahan, perempuan bukan pemilik formal, sehingga tidak bisa menjadi anggota koperasi petani sawit. Perempuan menjadi kelas pekerja, sementara jabatan struktural perkebunan dipegang oleh laki-laki. Pemupukan, penyemprotan pestisida, fungisida, dan pemberantas hama dilakukan oleh perempuan. Mereka jarang dilengkapi masker, kacamata, sarung tangan atau sepatu, apalagi boots, meski kandungan kimiawi dari pestisida tersebut berbahaya bagi kesehatan. Perlengkapan tersebut harus dibeli dengan uang sendiri, padahal harganya jauh lebih mahal daripada penghasilan yang mereka terima. Di perkebunan inti sawit, pekerjaan memanen dan menjual hasilnya dianggap terlalu berat untuk perempuan, meski pada kenyataannya perempuan melakukan pekerjaan ini di lahan plasma. Karena pemanenan dan penjualan dilakukan oleh laki-laki, uang hasil penjualan dipegang, bahkan dikelola, oleh laki-laki.

Uang hasil penjualan tersebut seringkali habis di tangan laki-laki dengan alasan membayar tenaga pemanen, padahal sesungguhnya dihabiskan untuk membayar pekerja seks di kafe yang mulai bermunculan. Selain menimbulkan masalah sosial dan keluarga, fenomena ini membuat sumber penghidupan perempuan petani sawit hancur. Perempuan petani sawit harus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya dengan memulung berondol sawit yang jatuh meski harga jualnya lebih rendah daripada tandan buah segar (TBS). Jika tidak diambil pemulung, berondol tersebut hanya akan tergeletak dan membusuk. Hampir seluruh pemulung berondol sawit adalah perempuan. Polisi memperlakukan pemulung berondol sawit sebagai pencuri yang melanggar teritori perusahaan dan mengambil properti. Perempuan diintimidasi, dilecehkan dan diancam. Ada dua perempuan yang pernah diproses secara hukum karena memulung berondol sawit. Meskipun demikian, karena keterdesakan hidup, perempuan tetap memulung berondol sawit, terutama secara berkelompok.

Keterdesakan hidup semakin menghimpit karena perubahan hubungan masyarakat dengan pertanian dan lingkungan. Kelapa sawit ditanam secara monokultur di lahan. Luas lahan pertanian campur berkurang. Kebutuhan terhadap sayur tidak bisa dipenuhi dari lahan sendiri. Hutan rusak oleh perkebunan, sehingga tidak ada makanan yang bisa diambil dari hutan dari tidak ada bahan baku untuk membuat kerajinan rotan yang bisa dijual. Sungai tercemar. Bahkan, ketika perempuan mengambil ikan di sungai, mereka dilarang polisi dan harus mengembalikan tangkapan karena sungai itu milik perusahaan. Situasi ini menyebabkan perempuan mau tidak mau harus ikut mencari nafkah dengan bekerja keras. Mereka pun lebih paham untuk membela kepentingannya dan melawan tekanan dari pihak-pihak yang mengintimidasi.

Secara garis besar, setidaknya ada lima hal yang dialami perempuan Dayak Hibun akibat pembukaan perkebunan sawit. Pertama, perubahan akses dan kendali terhadap lahan dan sumber daya lainnya. Kedua, perubahan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, penurunan kendali terhadap penghasilan keluarga. Keempat, perubahan strategi bertahan hidup. Kelima, peningkatan perlawanan terhadap tekanan korporasi dan patriarki. Di sisi lain, pembukaan perkebunan sawit membuat mereka pengetahuan baru. Pengetahuan baru tersebut antara lain tentang ekonomi modern yang bergantung pada uang tunai, karakteristik tanaman, naik turun harga sawit, pentingnya hak atas tanah dan variasi sumber penghasilan, serta efek lingkungan yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit.

Advertisements

Author: nadya

on-going tensions between ready-made values and uncharted territory

One thought

  1. Tingkatan ketiga ini, yakni pergerakan perempuan sosialis, di mata Bung Karno, merupakan penyempurnaan terhadap gerakan perempuan. Di sini, gerakan perempuan tidak sebatas menuntut persamaan hak alias penghapusan patriarkhi, tetapi hendak merombak total struktur sosial yang menindas rakyat—laki-laki dan perempuan.

Share your thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s