Evaluator Eksternal

Bergaul dengan para peneliti membuat saya mendengar pikiran-pikiran mereka, serta diundang dalam seminar yang berkenaan dengan topik penelitian mereka. Meski tema penelitian serta seminar tersebut berbeda-beda, ada satu benang merah yang bisa saya tarik sebagai persamaan dari beberapa pembahasan mereka, terutama karena mereka sama-sama melakukan studi kasus dalam konteks Indonesia.

Benang merah ini mungkin tidak secara langsung berhubungan dengan pertanyaan penelitian mereka, bahkan sangat simpel, tapi entah mengapa menggelitik saya untuk menanyakannya secara umum. Ada empat tema berbeda yang bagi saya memunculkan benang merah yang sama. Empat tema yang kebetulan melibatkan saya tersebut antara lain perubahan iklim, bencana, konflik lahan, sampai ke pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Benang merah tersebut adalah perlunya evaluator eksternal terhadap institusi-institusi publik di Indonesia.

Mengenai perubahan iklim, saya sempat berbincang dengan peneliti dari The Indonesia Institute di suatu forum masyarakat Asia-Eropa. Dia berkata, lembaganya sedang melakukan penelitian internal tentang skema pendanaan program-program yang berkenaan dengan perubahan iklim. “Dananya besar lho,” ujarnya (maksudnya dana tentang perubahan iklim).¬†Setelah melalui penelusuran awal, lembaganya menemukan bahwa ada banyak pintu untuk menerima aliran dana tersebut. Misalnya, ada Dewan Nasional Perubahan Iklim, kemudian untuk energi terbarukan ada Dewan Energi Nasional, setelah itu untuk program REDD+ (mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi) ada koordinasi tersendiri dari Kementerian Kehutanan. Menurutnya, berbagai pintu ini terkadang “terlalu banyak”, sebagaimana pula jalur-jalur birokrasi bidang lain di Indonesia.

Yang kedua tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Sang peneliti dari program master Noha Mundus merasa banyaknya jalur koordinasi ini sangat berbeda dari kondisi di negara asalnya di benua biru nun jauh di sana. Pada seminar yang kami ikuti bersama, dia mengeluh bingung dengan tumpang tindihnya fungsi birokrasi, misalnya ada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, ada juga divisi Keluarga Berencana di bawah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, terkadang tumpang tindih pula dengan fungsi Biro Kesra bahkan Komisi Penanggulangan AIDS.

Ketiga, tentang konflik tenurial lahan. Di Bogor, Christian Lund, seorang peneliti yang awalnya berasal dari Universitas Roskilde Denmark, sedang presentasi tentang maksud penelitiannya. “Mohon maaf kalau saya banyak mengajukan pertanyaan bodoh, karena saya betul-betul tidak tahu,” demikian ia berujar. Ia ingin meneliti tentang proyek pembangunan tol Skabumi dan konflik lahan yang menyertai proyek ini. Institusi apa saja yang tersedia untuk kepentingan masyarakat yang lahannya harus dipakai untuk tol? Dan, institusi apa yang benar-benar berwenang, tidak harus secara formal melainkan mana yang didatangi dan dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya. Belum terlalu banyak yang bisa saya bocorkan dari penelitian ini, karena saat itu sang peneliti sendiri baru lima hari ada di Indonesia. Paling tidak, penelitian ini akan memberikan wawasan bahwa wewenang itu sifatnya dua arah. Selain ada institusi yang memangku wewenang, perlu ada pula masyarakat yang mengakui wewenang tersebut. Mungkin ada institusi yang secara formal berwenang, namun tidak mendapat pengakuan dari masyarakat sehingga wewenangnya hanya di atas kertas saja.

Terakhir, dari pertemuan dengan kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Syamsul Maarif, di UC UGM, Yogyakarta, pada Minggu malam yang lalu. Pertemuan dengan LSM-LSM kebencanaan di Indonesia ini bermaksud membahas legislasi kebencanaan. Pak Syamsul mengatakan sendiri bahwa aneka silang sengkarut birokrasi kebencanaan cukup membuat dia susah sebagai Kepala BNPB, misalnya ada dinas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi di bawah Kementerian Dalam Negeri. “Itu pekerjaan BNPB semua,” katanya. Menjadi kepala BNPB sepertinya jadi serba salah, alias apapun yang terjadi, BNPB sepertinya didesain untuk menjadi pihak yang disalahkan, kalau cepat salah, lambat salah. Contoh lain, seolah-olah BNPB sangat berwenang untuk semua urusan kebencanaan nasional, padahal wewenang itu ada di tangan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dan BPBD ini tidak punya jalur birokrasi dengan BNPB. BPBD ini berada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah. “Kami di BNPB ini sudah terbiasa tidak punya kantor, masalah utama yang kami hadapi selain anggaran ya adanya otonomi daerah itu. Juga, kadang saya dianggap merebut jatah departemen lain, misalnya banjir. Lho, banjir kok diurus BNPB juga, itu kan lahannya Departemen Pertanian?” kata beliau. Sebagai pelaku, cerita Pak Syamsul terasa hidup di telinga saya. “Lebih baik anggarannya diberikan langsung kepada pemerintah daerah melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dihitung berdasarkan risiko bencana. Daripada seperti sekarang, genteng rumah copot empat saja lapor dan minta ganti rugi ke BNPB.”

Dari keempat tema penelitian di atas, saya rasa tidak ada salahnya untuk mulai mempekerjakan evaluator eksternal yang bisa menelusuri dan menyelidiki seperti apa jalur-jalur kerja institusi birokrasi yang berlaku di Indonesia. Setidaknya hasil pekerjaan independen dari evaluator eksternal ini dapat menjadi pelajaran bagi semua. Jujur, saya sendiri dapat nilai 5 untuk ujian nasional tata negara di SMA dulu, tapi saya yakin banyak sekali ahli tata negara di Indonesia tercinta ini.

Advertisements

Author: nadya

on-going tensions between ready-made values and uncharted territory

Share your thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s