kenangan pemilu 2004

tulisan jadul cuma untuk yang perlu informasi ini ….

Bukan Permainan Kami
Sebuah Tanggapan terhadap Demokrasi Bohong-bohongan

Tahun 2004 merupakan tahun yang padat agenda politik bagi Indonesia. Setelah menyelenggarakan Pemilu Legislatif pada tanggal 5 April lalu, kini warga pemilih sedang bersiap menyambut Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) pada tanggal 5 Juli mendatang. Berbagai mekanisme baru pemilu seperti pemilihan presiden langsung, pemilihan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) secara langsung, dan pemilihan calon legislatif dengan mencoblos nama–tidak lagi hanya mencoblos gambar partai, seolah-olah menyiratkan berlakunya demokrasi dalam kehidupan politik Indonesia.

Dalam pengertian yang sering didengungkan, demokrasi disebutkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Benarkah demikian? Jikalau benar, rakyat yang mana?

Seorang Bapak yang diwawancara dalam acara berita di stasiun televisi swasta bisa memberi jawaban. Katanya, “Ngapain ikut pemilu? Boro-boro, rumah aja digusur. Partai-partai mana ada yang ngebantuin kita-kita.” Bapak itu adalah salah satu korban penggusuran di Jakarta, dan kini bermukim bersama korban penggusuran lainnya di bawah terpal di halaman kantor Komnas HAM, Jakarta. Demikian pula tanggapan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malioboro, “Rakyat kecil seperti kami tidak memikirkan masalah Pemilu. Kebutuhan sehari-hari susah dipenuhi, kok memikirkan masalah pemilu.” Pemilu dipandang tidak memberi perubahan. Contoh konkritnya, PKL tetap saja terpinggirkan (lihat laporan Verstehen edisi 1/ IV/ 04, Jurusan Sosiologi Fisipol UGM). Dengar juga penuturan Pak Jono, pedagang mie ayam di Dusun Nganggrung, Sleman, yang menolak mengikuti pemilu ulang, “Alah buat apa? Gara-gara nyoblos kemarin saya jadi nggak bisa jualan.” Korban-korban wabah DBD (Demam Berdarah Dengue) di Sukoharjo tak mau kalah berkomentar,”Kalau benar pemilu itu buat kepentingan rakyat, kalau benar partai-partai itu peduli sama rakyat, mendingan duitnya dipakai untuk pengobatan korban DBD, daripada dipakai buat kampanye dangdut-dangdut doang.”

Gambaran di atas tentunya lebih dekat dengan kenyataan masyarakat akar rumput, daripada gambaran-gambaran indah mengenai demokrasi yang dapat ditemukan pada buku-buku arus utama dan diskusi-diskusi di televisi yang sarat dengan ilmuwan menara gading. Sebagai negara yang sebagian besar rakyatnya masih tergolong miskin, gambaran tersebut patut menjadi perhatian. Benarkah mereka tidak ambil pusing dengan pemilu dan demokrasi–yang notabene adalah sarana perwujudan kedaulatan mereka? Atau mungkin pertanyaannya perlu dibalik, benarkah kedaulatan rakyat dapat diwujudkan melalui pemilu dan demokrasi?

Wakil Rakyat dan Pemilu
Salah satu argumen dasar demokrasi adalah, melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya di legislatif. Wakil-wakil rakyat tersebut akan menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat atau pemilihnya. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Bentuk demokrasi perwakilan ini merupakan satu-satunya cara. Demokrasi langsung a la Yunani Kuno dianggap tidak mungkin diselenggarakan di negara yang berpenduduk 210 juta jiwa seperti Indonesia.

Pada tataran wacana ideal, dalam menentukan keputusan, kedaulatan rakyat berada di atas kedaulatan wakil rakyat. Sebagai penyalur aspirasi rakyat, diperlukan mekanisme penghubung antara rakyat dengan wakil rakyat. Diperlukan pula mekanisme kontrol agar pelimpahan wewenang kepada wakil rakyat tidak seperti memberi cek kosong.

Bila ditilik dari pelaksanaan pemilu legislatif lalu, harapan mengenai wakil rakyat yang ideal terasa masih jauh dari kenyataan. Terbukti bahwa hanya dua anggota legislatif yang terpilih murni dari suara rakyat. Selebihnya masih terpilih berdasarkan nomor urut partai. Partailah yang menentukan siapa yang menduduki nomor ‘jadi’.

Hal ini antara lain disebabkan oleh aturan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Walaupun calon legislatif tertentu mendapatkan suara terbanyak, jika jumlah suara tersebut belum mencukupi BPP di daerah tersebut, maka yang mendapatkan kursi ditentukan melalui nomor urut.

Penyebab lain adalah kebanyakan pemilih tidak mengenal calon-calon legislatifnya. Tidak kenalnya rakyat terhadap wakil mereka dapat dimaklumi. Selain kurang sosialisasi, mekanisme pemilihan wakil rakyat menjadikan kecenderungan tersebut wajar. Untuk menjadi wakil rakyat, seseorang harus mencalonkan diri. Ia pun harus memiliki dukungan dana dan jaringan yang kuat. Sesuai dengan teori elite kekuasaan yang dicetuskan oleh C. Wright Mills (1974) , mereka yang berlaga pada pemilihan wakil rakyat tidak berasal dari kelas sosial yang sama dengan pemilih. Proses rekrutmen tetap saja berlangsung secara elitis. Karena itu, mereka tidak dekat dengan pemilih. Tanpa dikenal oleh pemilihnya, kepekaan, kemampuan, dan komitmen anggota legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat patut dipertanyakan.

Dalam pemilihan anggota DPD, kasus yang sama terulang. Ambil contoh di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tiga dari empat DPD yang terpilih sudah terbaca sebelumnya oleh tim peneliti UGM. Masing-masing mewakili golongan kuat di DIY, karena mustahil menjadi DPD tanpa dukungan dana dan jaringan yang luas. GKR Hemas mewakili Keraton, Ali Warsito didukung Muhammadiyah, dan Hafidh Asrom yang juga memiliki toko mebel ‘Asrom’ didukung oleh NU. Dengan dukungan tersebutlah mereka terpilih sebagai DPD. Entah mereka akan memperjuangkan nasib daerah, golongan, atau justru nasib bisnis pribadi.

Sistem perwakilan rakyat sebagai sendi mendasar dari demokrasi ternyata tidak cukup untuk menegakkan kedaulatan rakyat.

Pemilu sebagai Mekanisme Kontrol
Keberlangsungan pemilu sebagai mekanisme kontrol pun patut ditinjau ulang. Selain untuk memilih wakil-wakil rakyat dan mendelegasikan kekuasaan rakyat, fungsi utama yang lain konon adalah sebagai mekanisme kontrol.

Wakil rakyat dan pemerintah akan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebab wakil rakyat dan pemerintah yang mengecewakan rakyat tidak akan dipilih kembali pada pemilu selanjutnya. Kekuasaan rakyat terlihat berada di atas kekuasaan wakil rakyat atau pemerintah, karena merekalah yang menentukan merah hitamnya wakil rakyat dan pemerintah. Di sini rakyat seolah memegang kendali terhadap kedaulatannya sendiri.

Namun, perlu diingat bahwa pemilu hanya berlangsung lima tahun sekali. Selama masa lima tahun itu apabila terjadi kemacetan dalam penyaluran aspirasi rakyat, cara jalananlah yang dipakai. Unjuk rasa adalah satu contoh. Kedaulatan rakyat menjadi slogan kosong, karena rakyat tidak punya kewenangan untuk menyampaikan aspirasinya secara tatap muka kepada wakil rakyat atau pemerintah. Sering kali aksi unjuk rasa kepada wakil rakyat tidak mendapat tanggapan yang berarti, karena tidak ada tanggung jawab yuridis-formal yang mengharuskan wakil rakyat melayani rakyatnya.

Itu baru dari segi penyampaian aspirasi, belum dari segi perjuangan kepentingan rakyat. Bila aspirasi saja tidak perlu didengarkan, bagaimana dengan pelaksanaannya? Kalaupun aspirasi tersebut didengar, kata ‘ditampung’ kerap kali menjadi alasan untuk menghindari pelaksanaan tuntutan rakyat tersebut. Rakyat pun tidak bisa berharap banyak dan unjuk rasa itu sendiri memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit. Cara lain yaitu jalur hukum, tidak dapat diandalkan karena berbagai alasan. Selain adanya mafia peradilan yang menghambat penegakkan hukum, alasan lain adalah keputusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) tidak bersifat mengikat dan memaksa, hanya sebatas rekomendasi. Bila demikian adanya, di mana letak kontrol masyarakat terhadap kedaulatannya?

Kesia-siaan mekanisme kontrol yang ditawarkan melalui pemilu makin menjadi-jadi bila menyimak kenyataan yang tidak sesuai dengan teori. Kerangka berpikir mengenai mekanisme kontrol pemilu seperti yang disebutkan di atas ternyata tidak berlaku. Sebagai contoh, hampir semua calon presiden dan wakil presiden adalah muka lama Mereka sudah pernah berkecimpung dalam pemerintahan yang lalu. Padahal dari hasil pemilu legislatif, PDIP mengalami penurunan perolehan suara yang cukup drastis. Ini menandakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan lalu. Seharusnya menurut logika demokrasi, mereka yang terbukti gagal tidak akan dipilih ulang. Contoh kecilnya adalah Megawati, Hamzah Haz, Agum Gumelar, SBY dan Jusuf Kalla yang jelas terlibat dalam pemerintahan 1999-2004 dan Amien Rais sebagai Ketua MPR juga Wiranto yang pernah menjadi Menhan ternyata masih punya muka untuk mengajukan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Apakah mereka tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap kegagalan pemerintahan lalu? Kini mereka menjanjikan perbaikan bila diberi kesempatan–bila dipilih oleh masyarakat. Mengapa mereka tidak melakukan perbaikan tersebut semasa mereka memiliki kesempatan untuk itu–selagi mereka masih menjabat? Seharusnya laksanakan dulu, kepercayaan akan datang. Bukan janji dulu, pelaksanaan belakangan.

Kalau mengikuti rumus demokrasi, apakah berarti tidak ada calon presiden dan wakil presiden yang bisa dipilih? Mau bagaimana lagi, demokrasi ternyata tidak memberikan pilihan lain. Pemilu sebagai mekanisme kontrol masih jauh panggang dari api.

Politik Uang dan Intimidasi
Menengok uraian di atas, nyatalah demokrasi tidak memberikan jawaban terhadap nasib kaum terpinggirkan yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia. Rakyat kebanyakan hanya menjadi penonton, bahkan bisa menjadi korban pemaksaan untuk memilih. Hal ini dapat terbaca melalui maraknya politik uang. Bahwa ada kucuran dana yang cukup deras setiap kali diselenggarakan Pemilu, dirasakan oleh sebagian besar anggota masyarakat (Sunyoto Usman. 2004. Makalah ‘Peluang dan Tantangan Pemilu’ -tidak diterbitkan- dalam Seminar Sehari Pendidikan Politik dan Demokrasi dalam Pemilu 2004). Kemasan politik uang itu bisa bermacam-macam, bisa berupa uang lelah, uang transport, hadiah, bahkan barang.

Sebagai dalih, politisi sering menyangkal istilah money politics (politik uang). Bagi mereka, politik uang sama artinya dengan menyogok agar masyarakat memilih partai tertentu, sedangkan yang mereka lakukan bukan itu. Mereka menggunakan istilah cost politics (biaya politik), yang artinya biaya yang memang harus mereka keluarkan untuk berpolitik. Biaya tersebut bukan politik uang, melainkan merupakan sebuah keniscayaan dalam gelanggang politik. Apa bedanya dengan money politics? Kelihaian politisi dalam bersilat lidah dan bermain politik memang tidak perlu diragukan. Komitmen mereka terhadap rakyat menjadi semakin dipertanyakan. Seolah rakyat sanggup dibodoh-bodohi dan tidak perlu mengetahui keadaan yang sesungguhnya.

Sebenarnya melalui pemilihan langsung, diharapkan praktik politik uang dapat dicegah. Logikanya, pada pemilihan langsung politik uang harus dilakukan pada individu-individu pemilih. Biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing individual pemilih akan sangat besar, dan tidak ada partai yang sanggup menyediakan dana sebesar itu. Kenyataannya, praktik politik uang sebenarnya tidak selamanya dilakukan dengan cara memberi uang sogok kepada individual pemilih. Uang sogok itu bisa hanya diberikan kepada ‘sel-sel’ partai yang ditugasi untuk melakukan intimidasi pemilih agar mau mendukung calon tertentu. Pemilih diperkirakan tidak memiliki kemampuan untuk menghindari intimidasi yang dilakukan oleh ‘sel-sel’ partai tadi.(Sunyoto, Usman, op cit)

Pada lingkup caleg, motivasi mayoritas caleg adalah keuntungan ekonomi. Riswandha Imawan menyatakan, “Mereka berebut ‘nomor peci’ dengan cara membeli nomor tersebut. Bisa dibayangkan, kalau mereka terpilih, maka yang pertama dan utama mereka lakukan segera mengembalikan modal usaha yang telah dikeluarkan.” Menengok kenyataan ini, upaya pemberantasan korupsi demi kedaulatan ekonomi rakyat kecil di Indonesia bagaikan pungguk merindukan bulan.

Berlangsungnya politik uang dan intimidasi tidak dapat sekedar dipersalahkan kepada pelaku praktik tersebut. Struktur ekonomi politik masyarakat yang melingkupi memang mengizinkan bahkan ‘mewajibkan’ praktik itu.

Demokrasi dalam Struktur yang Timpang
Lalu, apa yang salah dengan demokrasi? Mengapa demokrasi tidak berhasil menegakkan kedaulatan rakyat?

Pertanyaan di atas menjadi muncul dan terasa cukup mengganggu pikiran. Mencermati demokrasi tidak bisa sepotong-sepotong. Penerapannya tidak lepas dari keadaan masyarakat bersangkutan. Demokrasi hanya bagian kecil dari bangunan masyarakat. Bangunan itu adalah struktur sosial. Teori-teori yang ada menjadi melesat jika tidak dilihat dari konteks tersebut.

Dengan kesenjangan sosial ekonomi yang begitu tinggi, impian untuk menegakkan kedaulatan rakyat melalui demokrasi hanya pepesan kosong. Yang bisa ‘bermain’ dan terlibat sebagai subjek dalam demokrasi hanya mereka yang berkuasa, baik secara politis maupun ekonomi. Demokrasi hanya menjadi alat legitimasi dari kelas yang berkuasa untuk melestarikan kekuasaannya. Inilah penjelasan mengenai tidak cocoknya teori yang selama ini diajarkan (yaitu berparadigma demokrasi liberal) dengan kenyataan yang terlihat dalam bukti-bukti di atas: wakil rakyat yang tidak dekat dengan rakyat, mekanisme kontrol pemilu yang tidak jalan alias fenomena ‘muka lama’, dan intimidasi politik uang.

Dalam sebuah masyarakat yang berkelas, demokrasi hanya menguntungkan kelas yang dominan (yang dimaksud adalah kelas yang menguasai modal). (Arief Budiman, 1996, Teori Negara, Jakarta: Gramedia, halaman 33). Seperti pernyataan Arief Budiman,

Dalam masyarakat kapitalis maju, orang hanya memiliki hak politik yang sama. Tetapi karena terdapat ketimpangan ekonomi, yang bisa menggunakan hak politiknya adalah mereka yang kuat ekonominya. Karena itu bagi kaum Marxis, hak politik yang tidak diikuti oleh hak ekonomi yang sama tidak akan menghasilkan sebuah sistem demokratis yang sejati. (Arief Budiman, 1996, Teori Negara, Jakarta: Gramedia, halaman 22).

Dari kebijakan-kebijakan yang diambil di sektor ekonomi, jelas Indonesia semakin menjurus ke arah negara kapitalis.
Bung Hatta dengan tegas menuliskan bahwa cita-cita kedaulatan rakyat bangsa Indonesia tidak sejalan dengan demokrasi yang hanya membawa persamaan politik. Oleh karena itu, demokrasi Barat apriori ditolak. Bisa jadi dalam politik setiap orang memiliki hak sama untuk memilih dan dipilih, tetapi dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidak sama.(Mohamad Hatta, 1992, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan, Jakarta: UI Press, halaman 120)

Tanpa pemerataan struktur ekonomi, demokrasi yang dihasilkan hanyalah demokrasi bohong-bohongan.

Kembalikan Kedaulatan ke Tangan Rakyat
Siapapun perlu menyadari, ketika ia memberi suara pada sebuah pemilihan umum, pada dasarnya dia sedang memberikan kekuasaan entah kepada siapa (Saleh Abdullah, 1999, Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat, Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, halaman vii). Dalam hal ini, klaim bahwa pemilu, wakil rakyat dan pemerintah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat telah dipatahkan. Maka rakyat tidak perlu tertipu. Sesungguhnya rakyatlah yang berkuasa terhadap kedaulatannya sendiri. Menggunakan hak pilih dalam Pemilu adalah hak, bukan keterpaksaan atau kewajiban memilih (Usman, op cit.).

Demokrasi dirasa tidak menjadi kebutuhan utama rakyat. Demokrasi hanya menyediakan arena bagi mereka yang berada di lapis atas kelas sosial. Kelas bawah kurang peduli terhadap demokrasi sebagai sistem politik dibanding kelas atas atau kelas menengah (Seymour Martin Lipset, 1960, Political Man, New York: Anchor Books, halaman 92). Salah satu latar belakangnya adalah, mayoritas rakyat Indonesia yaitu kelas bawah belum mendapat perbaikan nasib yang selayaknya. Nyatanya di alam demokrasi, mereka tetap terpinggirkan dan akan senantiasa demikian.

Ilmuwan sosial masa kini cenderung melupakan faktor struktur sosial ini. Analisis yang dilakukan menjadi kurang menyeluruh. Wajar jika berbagai perbaikan peraturan dan tata cara pemilu yang panjang diperdebatkan tidak menghasilkan perubahan seperti yang diteorikan.

Peran rakyat, termasuk ilmuwan sosial dan kalangan yang ‘melek’ politik, penting untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Ilmuwan sebagai kaum terpelajar akan terbaca keberpihakannya. Apakah memihak demokrasi liberal dalam struktur timpang yang mengabsahkan kekuasaan non-kedaulatan rakyat, ataukah memperkuat legitimasi rakyat dan menjadi oposan pemerintah.

Permainan togel dapat dijadikan pembanding untuk memperjelas sikap terhadap demokrasi. Permainan togel memberikan harapan-harapan akan kemenangan dan limpahan rezeki hanya dengan bermodalkan lima ratus rupiah. Secara konsep kita tahu bahwa harapan itu hanya semu karena permainan sudah diatur oleh bandar togel. Kita menginginkan uang itu, namun tidak perlu terjebak dengan tipuan permainan togel tersebut. Karena kita tahu permainan itu salah, paling tidak yang kita lakukan adalah menolak dalam hati. Itu selemah-lemah iman. Walaupun mungkin kita belum tahu bagaimana cara lain untuk mendapatkan uang sebanyak itu.(Sampai saat ini belum ada sebuah teori pun yang dianggap memuaskan dalam memecahkan masalah bagaimana kekuasaan negara benar-benar bisa dikontrol sehingga bisa dipakai untuk melayani kepentingan masyarakat-Budiman, Op cit, halaman 119).

Barulah tingkat iman yang selanjutnya adalah menolak dengan lisan, kemudian mengubah dengan tangan. Menolak dengan lisan dapat ditempuh melalui penyebaran pemikiran-pemikiran dan penyaluran suara dari rakyat, termasuk kaum terpelajar. Dan tangan yang mengubah itu… itulah tangan rakyat itu sendiri

Advertisements

2 thoughts on “kenangan pemilu 2004

Share your thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s