bajaj vs kancil

ini udah basi. tahun 2004. mohon maaf, keterbatasan kemampuan teknis membuat saya tak paham cara menampilkan catatan kaki di sini. pada akhirnya sumber2 data saya tampilkan di akhir tulisan. semoga berkenan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik dan integrasi menjadi masalah yang tak bisa lepas dari fakta sosial. Baru-baru ini, unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat terhadap keputusan Gubernur Jakarta tentang keberadaan bajaj menjadi salah satu contoh, betapa konflik dan integrasi merupakan sesuatu yang laten. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak bisa dicegah. Kepekaan memahami fenomena sosial menjadi penting untuk merumuskan penyelesaian yang diinginkan. Uraian singkat berikut mencoba memaparkan gambaran permasalahan dan analisisnya.
Unjuk Rasa dan Solidaritas
Pada hari Rabu, 23 Juni 2004, para sopir, pengusaha, dan mereka yang peduli pada nasib sopir bajaj dari lima wilayah Jakarta yang tergabung dalam Paguyuban Tolong Menolong Masyarakat Bajaj Jakarta melakukan unjuk rasa menentang keputusan Gubernur DKI Jakarta mengenai penggusuran bajaj. Mereka mengerahkan ratusan bajaj yang diparkir di dua sisi ruas Jalan Medan Merdeka Selatan. Akibatnya, ruas jalan mulai dari Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga Kantor Lemhannas tertutup untuk umum sejak pukul 09.30 sampai 12.00. Ribuan bajaj yang parkir di depan Balaikota DKI Jakarta ini, sempat memacetkan arus lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka Selatan.

Semula demonstrasi ini diikuti oleh 500 pengemudi berikut dengan armada mereka. Tetapi setiap bajaj yang lewat dicegat oleh para demonstran. Mereka memaksa para pengemudi armada tersebut untuk ikut mogok sebagai sikap solidaritas. Akibatnya dalam sekejap, kawasan itu dipenuhi oleh sedikitnya 2.000 pengemudi bajaj berikut armada aksi, kemudian diterima pihak Pemprov DKI di ruang rapat Kasubdin kesiagaan Dinas Tramtib dan Linmas DKI Syarifuddin Arsyad bersama Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Nurachman.

Sehari setelah peringatan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta yang jatuh pada tanggal 22 Juni, suasana berpesta suka ria berganti dengan gugatan yang lantang. Seolah membukakan mata warga Jakarta akan kenyataan yang ada.
Bajaj vs Kancil
Masalahnya bermula dari proses peremajaan bajaj yang akan dilangsungkan oleh pihak pemerintah daerah Jakarta. Kancil atau Kendaraan Angkut Niaga Cilik Irit dan Lincah menjadi calon pengganti bajaj. Kancil diarahkan sebagai angkutan lingkungan yang melayani mobilitas masyarakat di kompleks perumahan sebagaimana bajaj yang selama ini juga menjadi angkutan lingkungan tersebut.

Menurut catatan, bajaj dipasok mulai tahun 1975 dan pasokannya dari India telah dihentikan tahun 1980-an dengan seri terakhir FZ dan ZH. Bajaj harus diremajakan karena dianggap tidak sesuai lagi menjadi angkutan ibukota, baik dari segi kelayakan fisik, kebisingan, dan polusi yang ditimbulkan. Bajaj juga dituding sebagai penyebab kemacetan.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Nurachman menambahkan, bajaj tidak termasuk dalam Pola Transportasi Makro (PTM) Jakarta sehingga tidak mungkin meremajakan bajaj dengan bajaj. “Andaikata bajaj masuk dalam PTM Jakarta, bajaj produk 2004 lebih representatif, ramah lingkungan, karena menggunakan bahan bakar gas, dan kapasitas penumpangnya pun empat penumpang.” Bajaj produk baru 175 cc menggunakan BBM dan harganya Rp27 juta, tapi bajaj dengan bahan bakar gas harganya Rp32 juta. “Kendaraan ini sudah pernah diperkenalkan kepada gubernur, tapi ditolak karena tidak termasuk dalam PTM Jakarta,” tandasnya. Sebagai alternatif, bajaj akan digantikan oleh kancil.

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Rustam Effendy mengatakan, Kancil tidak masuk dalam jenis angkutan umum dalam Raperda Transportasi, jadi pengoperasiannya harus menunggu SK Gubernur. Ia juga pernah mengatakan, pihaknya masih menunggu persyaratan dari Koperasi Sopir Bajaj (Kosobja) mengenai persiapan dan jumlah kancil yang akan dioperasikan di Ibukota. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, mengatakan pihaknya akan mengeluarkan izin operasi untuk 250 unit kancil setelah pengusaha bajaj menyerahkan 250 bajaj untuk dimusnahkan. Usulan lain agar bajaj tidak dimusnahkan adalah, bajaj dikumpulkan saja dan kemudian dijual ke luar negeri. Bajaj yang kelak tak digunakan, tetap akan dimanfaatkan. Bodinya akan di-scrab, sedangkan mesinnya akan dipakai untuk kegiatan praktik kerja lapangan anak-anak muda.

Keputusan akhirnya, penggantian bajaj ke kancil dilakukan secara bertahap atau berlangsung secara alamiah. Maksudnya, jika kancil masuk satu unit, bajaj juga keluar satu unit. Artinya, jumlah armada yang diremajakan harus sama dengan kendaraan baru. Kancil harus menjadi pengganti bajaj sehingga tidak perlu menambah izin angkutan baru. Izin bajaj yang sudah habis tidak akan diperpanjang dan langsung diganti kancil. Peremajaan angkutan umum roda tiga itu, nanti akan terus bertambah sampai jumlahnya sesuai target ideal untuk melayani penumpang.

Gubernur Sutiyoso mengatakan peremajaan bajaj ke Kancil berdasarkan kesepakatan organisasi pemilik dan pengemudi bajaj. Sutiyoso tidak keberatan dengan usul itu, asalkan kesejahteraan sopir bajaj akan meningkat jika mereka beralih ke kancil. “Ongkosnya tidak boleh beda dari bajaj,” sambungnya. Gubernur yakin bahwa kesejahteraan pengemudi dan pemilik bajaj akan bertambah baik jika menggunakan kancil. Namun, ia mengajukan syarat, “Tidak boleh ada lagi bajaj jika kancil sudah beroperasi nanti,” tuntutnya.
Kancil Patut Dipertanyakan
Sebenarnya, apa yang sangat istimewa dari kancil sehingga bisa dipercaya untuk menggantikan bajaj?

Salah satu perbedaan utama antara bajaj dan kancil adalah mesinnya. Bajaj menggunakan mesin 2 takt sedangkan kancil menggunakan mesin 4 takt. Mesin 2 takt memiliki kelemahan, antara lain, efisiensi volumetris yang rendah, emisi gas buang yang buruk serta kinerja pelumasan yang tidak sempurna. Keunggulan mesin 2 takt hanya satu yaitu bobotnya yang relatif lebih ringan untuk setiap tenaga kuda yang dihasilkan. 5 tahun yang akan datang mesin-mesin 2 takt untuk kendaraan darat tidak diproduksi lagi di seluruh dunia.

Dimensi utama Kancil, panjang 2.800 mm, lebar 1.385 mm dan tinggi 1.720 mm berat kosong 400 kg dengan kecepatan maksimal 60 Km/jam, daya tanjak 51 persen (26,9 derajat) dan radius putar 3,5-4 meter. Dengan mesin berkapasitas 400 cc, pemakaian bahan bakarnya terbilang cukup irit, yakni 1 liter bisa menempuh jarak 17,5 Km – 20 Km di dalam kota, Kancil juga mampu mengangkut beban empat orang dan barang dengan berat keseluruhan sekitar 400 kg.

Dalam uji cobanya, Kancil mampu dijalankan dari Jakarta hingga ke Solo dengan kecepatan 60-70 kilometer per jam. Dibandingkan dengan bajaj, kancil dianggap ramah lingkungan, memiliki sistem pembakaran dan emisi gas buang lebih baik, getaran mesinnya relatif lebih rendah, daya angkutnya lebih besar dan kacanya lebih tebal.

Menurut Kepala Divisi Produksi PT Kancil Ali Marsaban, mesin kancil bermerek Subaru diimpor dari Jepang. Mesin lain yang digunakan adalah mesin Robin, juga dari Jepang. Namun, mesin Robin biasanya digunakan nelayan di Indonesia sebagai motor penggerak perahu dan genset. Jadi, meski mesin masih impor namun tersedia di pasaran. Selain mesin, komponen lainnya yang diimpor adalah trans axle (penggerak roda) dan sabuk penggerak. Sisanya merupakan produksi lokal, seperti interior (bagian dalam), break system (sistem rem), suspensi, ban, pelek, dan sistem kemudi serta sejumlah komponen lainnya. Karena itu Kancil bila dirunut ke belakang adalah muara dari produksi puluhan industri suku cadang buatan lokal. Mulai dari kaca mobil, bodi, lampu, sampai beberapa suku cadang seperti sistem rem. Menurutnya, dibanding bajaj kandungan komponen lokal Kancil lebih banyak karena hampir mencapai 80%.

Yang patut dipertanyakan, adalah sangat memprihatinkan bila mesin 400 cc yang dimiliki oleh Kancil hanya dapat menghasilkan daya sebesar 14 hp (horse power/daya kuda). Perbandingan ini jauh dari kelayakan desain mesin tipe 4 takt. Secara kasar, perbandingan yang dapat dianggap layak adalah minimal sebesar 1 hp per 10 cc untuk mesin 4-takt putaran tinggi dan 1 hp per 20 cc untuk mesin-mesin 4-takt putaran rendah. Mesin-mesin berkapasitas kecil pada umumnya dapat bekerja dengan baik pada putaran tinggi karena desain konstruksinya tidak terlalu riskan dengan jumlah silinder yang sedikit. Terlihat di sini bahwa kinerja yang dimiliki oleh mesin 400 cc-nya kancil adalah jauh dari rasional. Seharusnya dengan mesin 4-takt 400 cc, kancil sudah dapat membangkitkan daya sebesar minimal 40 hp. Bahkan untuk tipe mesin putaran rendah pun kancil masih di bawah batas standar kelayakan-seharusnya sebesar 20 hp. Kinerja mesin kancil jika dibandingkan dengan bajaj tentu kalah jauh, sebagai catatan perbandingan hp/cc dari mesin 2 takt adalah jauh lebih besar daripada angka-angka yang disebutkan di atas. Dengan perkataan lain, mesin kancil adalah mesin bobrok, dan akan mengimpor mesin-mesin tersebut sama dengan membuang devisa negara.

Sementara itu, Wiwik, teknisi bajaj, mengatakan, dari segi teknis, kancil tidak layak beroperasi. Menurut dia, kancil itu barang tua yang diberi baju baru. Kaki rodanya dari mobil bekas, mobil tua. Belum lagi, lanjut Wiwik, kancil itu memakai transmisi otomatis. “Selama ini, kendaraan yang menggunakan transmisi otomatis sulit diterapkan di Jakarta. Seperti contoh, bus bertingkat, sekarang tidak beroperasi lagi,” ujar Wiwik. Selain itu, badan kancil yang terbuat dari fiberglass itu dinilai sopir bajaj tidak sesuai dengan operasinya yang sampai ke pasar-pasar. Tersenggol sedikit saja pecah dan biaya servisnya mahal. Kalau bajaj rusak, diketok saja beres.

Selain itu, sopir bajaj dengan lincah dan leluasa mengemudikan bajaj. Terutama yang memasuki jalan-jalan sempit, memotong jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan pribadi. Mereka pesimis, kancil dapat bergerak seluasa bajaj dengan ukurannya.
Pemerasan Terselubung?
Tak hanya dari segi kelayakan, dari segi harga pun kancil menuai kecaman. Dalam unjuk rasa di atas, Ketua Ketua Umum Paguyuban Pemilik dan Pengusaha Bajaj Jakarta Tarjono mengatakan, para pengusaha dan sopir bajaj menolak kehadiran kancil karena secara ekonomis tidak terjangkau oleh pengusaha bajaj. Seorang pengusaha bajaj, sebut saja Mira, warga Jatinegara, Jakarta Timur, mengatakan, dirinya pernah menghubungi kantor pemasaran kancil. pembelian kancil hanya dapat dilakukan oleh pengusaha bajaj. Artinya, sistem pembelian kancil adalah tukar tambah dengan bajaj. Di pasaran, harga bajaj sekitar Rp 14 juta-Rp 16 juta per unit, namun dalam tukar tambah tersebut satu unit bajaj hanya dihargai Rp 5 juta. Tiap unit kancil ditawarkan seharga Rp 32,5 juta. Harga sebesar itu sulit untuk mencapai break event point (BEP) secara cepat. Kalau pembelian kancil bisa dicicil Rp 53.500 per hari, jelas sangat sulit untuk mencapai BEP. Sebab, setoran tukang bajaj saja hanya Rp 30.000 per setengah hari.

Masalah peremajaan bajaj memang bukan sekadar masalah polusi. Peremajaan bajaj adalah masalah perut banyak orang. Ketika bajaj digusur digantikan kancil, kalau pengusaha bajaj tidak mempunyai uang untuk membeli kancil, sudah pasti tukang-tukang bajaj yang harusnya dialihkan ke kancil akan menganggur. Menurut Tarjono, bukan hanya dari segi kehandalan, saat ini Bajaj yang jumlahnya sebanyak 15 ribu armada ini telah menjadi sandaran hidup bagi sekitar 60.000 tenaga kerja, baik sebagai pengemudi, mekanik, maupun home industryyang memasok suku cadang bajaj. Karena saat ini suku cadang bajaj hampir 90 persen di buat oleh industri kecil di berbagai daerah di indonesia. Kalau sampai bajaj di remajakan berapa banyak jumlah pengangguran yang ada di Indonesia?

Selain itu, para sopir bajaj khawatir setorannya akan makin berat, padahal Gubernur Sutiyoso menginginkan tarif tidak boleh dinaikkan. Jika dinaikkan pun, jumlah pengguna bajaj akan menurun. Situasi menjadi serba salah dan serba menjepit bagi sopir dan pemilik bajaj. Sekarang saja, setiap pengemudi bajaj harus berjuang mati-matian mendapat setoran Rp 30.000 per setengah hari kepada juragan (pemilik) bajaj, apalagi bila setoran meningkat menjadi Rp53.500 selama 4 tahun. Itu belum termasuk bensin dan oli yang harus dibeli sendiri. Padahal beban hidup makin berat akibat krisis ekonomi yang tak kunjung reda.

Belum lagi, dengan pembayaran sistem cicilan, hutang pemilik dan pengusaha bajaj akan bertambah. Hutang ini akan sangat memberatkan. Sampai sekarang banyak hutang di bank ketika membuka usaha bajaj saja belum lunas. Apalagi kancil mesinnya stationer, sehingga mudah rusak, tidak seperti bajaj. Wiwik Widjaja, koordinator Paguyuban Pemilik dan Pengusaha Bajaj Jakarta Selatan mengatakan, “Mana mungkin kita membeli suatu kendaraan pengganti bajaj dengan kendaraan yang sangat rentan dan mudah rusak, belum lagi kendaraan tersebut dibeli secara kredit melalui bank, belum lagi lunas kreditnya, kendaraannya sudah jadi bangkai.”

Kancil sebagai produk kebanggaan PT Kancil hasil rancangan Setia Wijaya Abednego tak hanya kali ini mendapat keberatan masalah harga. Sejak tahun 2002 ketika diluncurkan, Kancil tidak laku di kalangan usaha karena harganya yang terlalu mahal. Namun bukan berarti PT Kancil berhak memaksakan penjualan kepada pengusaha bajaj dengan berlindung pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jakarta.
Perizinan:Wewenang Pemerintah yang Bersifat Mengikat dan Memaksa
Paksaan-paksaan terselubung yang mau menang sendiri tersebut juga terlihat dari masalah perizinan bajaj. Pemerintah dengan wewenang hukum yang dimiliki ternyata diam-diam memang tercium gelagatnya untuk mengusahakan penghapusan bajaj secara bertahap.

Pengusaha maupun pengemudi bajaj dilengkapi surat identitas resmi-SIM khusus pengemudi bajaj. Untuk mendapat izin usaha, mereka harus membayar sekitar Rp 20.000/enam bulan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta, biaya kir Rp 110.000/enam bulan, biaya pajak operasi Rp 8.000/enam bulan, dan belum termasuk STNK yang diurus di Polda Metro Jaya.

Namun kini, surat izin mengemudi (SIM) khusus sebagai rekomendasi mengemudi bajaj dari kepolisian sudah tidak lagi dikeluarkan. Kebijakan peniadaan izin baru bagi bajaj tersebut sudah berlangsung hampir lima tahun terakhir. Loket pembuatan SIM khusus itu sudah ditutup sekian lama. Akibatnya, banyak para pengemudi bajaj yang tidak memiliki SIM khusus ditilang petugas Dinas Perhubungan Jakarta.

Ironisnya, pajak kendaraan tetap saja dipungut. Hal sama berlaku pula untuk pembayaran retribusi izin usaha, dan izin operasi. KIR bajaj pun tetap diberlakukan. Tak hanya itu, kata sejumlah pengemudi bajaj, proses bea balik nama di Samsat Polda Metro Jaya sudah tidak diberlakukan lagi. Kebijakan yang menurut mereka sudah berlangsung sejak 10 hari terakhir ini menjadikan kendaraan yang pemiliknya sudah meninggal tidak bisa dioperasikan lagi. Di Jakarta Selatan saja sudah ada 20-an unit bajaj yang tidak bisa dibuatkan bea balik nama.

Nasikin, pengusaha bajaj dari Jakarta Barat, tanyakan sikap Pemprov DKI yang pilih kasih. “Mengapa bajaj yang ditertibkan. Waktu tahun 1972, saat akan beroperasi di Jakarta, bajaj merupakan jenis angkutan lingkungan yang legal karena diatur dalam perda (peraturan daerah). Sementara jenis angkutan lain, seperti ojek dan bemo, yang nyata-nyata ilegal tetap dibiarkan beroperasi,” ujar Nasikin.

Namun, dalam peraturan baru Keberadaan bajaj di Indonesia tidak diakui. UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menyebutkan bajaj sebagai jenis angkutan massal.
Pemda DKI Jakarta, PT Kancil, dan Politik Pecah Belah
Bagaimana reaksi pemerintah daerah Jakarta menghadapi unjuk rasa dan gugatan-gugatan tersebut?

Menanggapi aksi itu, Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, mengatakan “Karena tidak ada paksaan, lalu kenapa unjuk rasa segala, itu pemborosan, mengerahkan bajaj begitu banyak.” Lebih lanjut gubernur mengemukakan sosialisasi tentang kancil sudah berkali-kali dilakukan terutama oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Semua ucapannya berlawanan dengan kenyataan di lapangan dan ucapannya terdahulu. Sutiyoso menanggapi dingin sejumlah sopir Bajaj yang menolak ditukar dengan Kancil. “Kalau keberatan, ya kita tinggalkan dulu, lama kelamaan juga mau. Kalau nggak mau, kan nggak laku, wong jelek begitu. Orang menumpangkan pasti pilih yang baik,” ujarnya.

Ribut-ribut tidak akan terjadi bila semuanya baik-baik saja. Surat persetujuan bernomor 138/-1.811.32 ditandatangani Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, 24 Mei 2004 menjadi biang persoalan. Surat itu untuk menjawab surat dari PT Karunia Abadi Niaga Citra Indah Lestari tanggal 1 April 2004 yang meminta izin operasi untuk 400 unit kancil.

PT Kancil mengaku sudah mendapat persetujuan dari pengusaha bajaj yang tergabung dalam Koperasi Sopir Bajaj (Kosobja). “Kancil yang akan dioperasionalkan di setiap wilayah akan memakai warna yang berbeda,” papar Ketua Umum Kosobja, Nyono. Sementara itu, Koperasi Sopir Bajaj (Kosobja) sudah menggaet dua perusahaan untuk bekerja sama dalam hal pemasangan iklan. Diharapkan, iklan yang nantinya dipasang di badan kancil dapat menyejahterakan para pemilik dan pengemudi Kancil. “Kami sedang berembuk, jangan sampai nanti merogoh kantong anggota,” kata Nyono. Kenyataannya semua itu tidak terbukti.

Keberadaan Koperasi Sopir bajaj pimpinan Nyono yang diklaim sebagai perwakilan komunitas bajaj menunjukkan ada perpecahan dalam komunitas bajaj itu sendiri. Ketua Umum Paguyuban Pemilik dan Pengusaha Bajaj Jakarta Tarjono sebagai pihak yang berunjukrasa menyatakan keheranannya jika ada pengusaha bajaj yang mendukung kehadiran kancil. “Pengusaha bajaj yang mana? Tidak ada pengusaha bajaj yang setuju dengan kancil,” katanya. Mungkinkah Koperasi Sopir Bajaj adalah fiktif dan menjadi ajang politik pecah belah dari PT Kancil dengan dukungan ‘orang dalam’ yang mendapat keuntungan-keuntungan pribadi?
Persekongkolan Elit Lokal vs Massa
Sebenarnya, mengapa kancil harus dipaksakan menggantikan bajaj? Mengapa bajaj harus digantikan dengan kancil, bukan yang lain? Bila bajaj memang harus diremajakan, mengapa pemilik, pengemudi, dan pengguna tidak menentukan sendiri kendaraan apa sebagai pengganti bajaj?

Bila memang kancil penuh keunggulan, mengapa tidak dibiarkan saja kancil beroperasi bersama dengan bajaj. Kompetisi secara sehat akan menentukan pasar masing-masing. Dalam hal ini, pengusaha dan sopir bajaj yakin bajaj tidak tergantikan oleh kancil. Dengan percaya diri tinggi, mereka justru menantang kancil membuktikan kehebatannya. Bajaj dianggap tetap lebih unggul.

Ternyata persoalannya tidak sesederhana itu. Bila dirunut lagi, ada masalah tidak lakunya kancil karena harganya yang tidak terjangkau. Kemudian ada embel-embel dari PT Kancil bahwa kancil adalah produk Indonesia, mengatasi polusi yang merupakan ‘kepentingan bangsa’, dan segala pernyataan lain. Lalu ada kerjasama dengan kekuatan sah pemerintah yang digunakan untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat dan memaksa. Juga ada pembolak-balikan logika oleh Gubernur yang menyatakan seolah-olah masyarakat luas memilih kancil daripada bajaj, padahal hal ini belum pernah diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Selain itu semua, ada pula klaim ‘orang dalam’ yang menyatakan diri sebagai Koperasi Sopir Bajaj. Strategi seolah-olah komunitas bajaj sudah diwakili Koperasi Sopir Bajaj dinamakan ‘politik representasi’, sama kasusnya dengan ‘wakil rakyat’ yang mengklaim mewakili rakyat namun rakyat itu sendiri tidak merasa terwakili, bahkan tidak kenal dengan wakilnya tersebut.

Semua paparan di atas mengingatkan penulis pada masalah ‘Mobil Timor’ pada masa Orde Baru. Kedua kasus tersebut memiliki banyak persamaan. Ada konspirasi pengusaha, pemerintah, dan klaim ‘orang dalam’. Ada gembar-gembor mengenai kehebatan-kehebatan yang ternyata menipu. Ada pernyataan mengenai ‘mencintai produk dalam negeri’ yang ternyata palsu. Sebagai gambaran, disebutkan bahwa 80% bagian kancil adalah produk dalam negeri, sehingga harus didukung menggantikan bajaj yang disebut sebagai ‘barang India’-memang bajaj berasal dari India. Padahal, justru komponen bajaj adalah 90% produk dalam negeri.

Pada tingkat lokal, kasus bajaj vs kancil ini menggambarkan apa yang diterangkan dalam buku Arief Budiman, ‘Teori Negara’.

Peter Evans mencetuskan teori Persekutuan Segitiga atau Aliansi Tripel. Dalam model ini terjadi persekutuan antara tiga unsur, yaitu modal asing, pemerintah Dunia Ketiga, dan borjuasi lokal. Dalam skala kecil seperti Jakarta, persekutuan tersebut dapat dibayangkan antara pemodal atau pengusaha kancil (bisa dikategorikan sebagai kekuatan yang ‘asing’ dilihat dari kacamata DKI Jakarta karena PT Kancil berskala nasional), pemerintah daerah DKI Jakarta, dan borjuasi ‘dalam’ (‘orang dalam’). Sifat pemerintah itu sendiri adalah membutuhkan modal untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengusaha atau pemodal membutuhkan keuntungan yang mudah, pasti, dan berlipat ganda melalui praktek ekslusif ‘monopoli’ yang diabsahkan oleh legitimasi pemerintah daerah. Sedangkan ‘orang dalam’ diperlukan untuk mengklaim ‘representasi’ seperti yang sudah disebutkan di atas, untuk mencegah terjadinya penolakan dan penentangan dari komunitas bajaj.

Mengenai kebijakan yang ditentang, harus dianalisis secara tajam, unsur negara mana yang paling berperan dalam melahirkan kebijakan tersebut. Apakah kebijakan ini hanya merupakan akibat dari kemauan politik aparat birokrasinya? Atau merupakan produk dari sistem politiknya? Atau kebijakan tersebut adalah ekspresi dari tujuan bernegara itu sendiri, dalam hal ini DKI Jakarta?

Keabsahan yang dimiliki negara, atau dalam hal ini Pemda DKI Jakarta, menurut Fernando Henrique Cardoso, adalah aliansi dasar, ‘pakta dominasi’ utama dari klas-klas sosial yang ada atau dari fraksi-fraksi klas yang dominan. Keabsahan aturan-aturan tersebut menjamin kekuasaan mereka terhadap klas-klas yang ada di bawahnya.

Gembar-gembor ‘cinta produk dalam negeri’ dan semacamnya menjadi apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai ‘ideologi’. Ideologi menghasilkan ‘kekuasaan hegemonik’ yang sewenang-wenang. Mereka yang tertindas tetap dapat mempercayai kekuasaan tersebut karena gembar-gembor ‘ideologi’. Masyarakat harus sangat berhati-hati terhadap apa yang dilakukan dan apa yang dikatakanoleh kekuasaan. Menurut Claus Offe, yang harus kita pelajari bukan saja apa yang dilakukan oleh kekuasaan atau negara, namun juga apa yang tidak dilakukan. Dari hal-hal itu masyarakat dapat melihat hakikat negara tersebut, dalam hal ini Pemda DKI Jakarta.

Dalam kasus bajaj vs kancil ini, ternyata masyarakat sudah tidak tertipu oleh ‘ideologi’ dan bisa menyuarakan pendapatnya melalui unjuk rasa. Inilah yang terjadi bila komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah tersumbat.
Pilihan: Penyelesaian melalui Dialog atau Memendam Konflik
Sesuai dengan konsep transisi menuju demokrasi, hak-hak individu harus diselenggarakan. Menurut Ali Sadikin dalam bukunya ‘Tantangan Demokrasi’, salah satu hak yang harus diutamakan adalah hak untuk berserikat dan mengemukakan pendapat. Dengan ini, keterlibatan kepentingan-kepentingan dapat diatur seluas-luasnya. Salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dialog antara kelompok-kelompok yang bertentangan, seperti yang dituntut oleh Tarjono, Ketua Umum Paguyuban Pemilik dan Pengusaha Bajaj Jakarta yang sering disebut-sebut dalam tulisan ini.

Ia menagih janji Gubernur Sutiyoso yang menyatakan akan melibatkan pengusaha bajaj dalam mengambil keputusan penggantian bajaj. “Sudah tiga kali pertemuan, tidak pernah ada keputusan bersama. Eh, nggak tahunya Pemprov DKI secara tiba-tiba mengeluarkan keputusan mengizinkan 250 kancil beroperasi,” kata Tarjono. Ia juga menyatakan kecewa karena sudah tiga tahun mengajukan permohonan dialog bersama dengan gubernur mengenai rencana kancil menggantikan bajaj, tetapi permintaan itu hingga kini tidak pernah ditanggapi dengan serius.

Apakah pihak-pihak tersebut bersedia berdialog, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak? Ataukah masalah yang berlarut-larut dan sudah berlangsung lama ini akan didiamkan saja sehingga tidak terselesaikan dan menjadi potensi konflik sepanjang masa? Ataukah pemerintah memilih menggunakan kekuatan yang bersifat menekan melalui kekuasaannya? Keputusan ada pada mereka.

Sampai hari ini, dialog belum diselenggarakan. Jangan sampai keluar lagi keputusan secara tiba-tiba, yang berbuah aksi protes dari masyarakat.

 

sumber data: 
http://www.beritajakarta.com
http://www.bisnisjakarta.com
http://www.detik.com
http://www.gemari.or.id
http://www.indopubs.com
http://www.indosiar.com
http://www.jaknews.com
http://www.kompas.com
http://www.lipi.go.id
http://www.liputan6.com
http://www.mediaindonesia.co.id
http://www.rakyatmerdeka.com
http://www.republika.co.id
http://www.tempointeraktif.com

Advertisements

One thought on “bajaj vs kancil

Share your thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s