Demokrasi adalah Milik Kelompok Terkuat

Ulasan terhadap Bab VI
buku ‘Models of Democracy
karya David Held
‘Pluralism, Corporate Capitalism, and the State’
1987, Cambridge: Polity Press

***

Pluralism (atau saya menyebutnya demokrasi pluralisme) dapat dipahami dalam konteks perkembangan konsep demokrasi kontemporer , atau Held sebagai penulis buku ini lebih senang menyebutnya salah satu ‘model’ demokrasi.

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep-konsep demokrasi klasik dirasa tidak lagi memadai. Apa yang dibayangkan oleh pemikir-pemikir demokrasi klasik dirasa naif dan tidak mungkin tercapai, karena pada dasarnya dunia ini tidak sempurna. Mengingat keterbatasan konsep-konsep klasik yang dianggap terlalu mengawang, normatif, idealistis, dan utopis, maka sebagai terobosan muncullah konsep-konsep kontemporer yang berusaha untuk lebih ‘menginjak bumi’. Salah satunya adalah konsep ‘demokrasi pluralisme’. Unsur kebaruan (–Sebenarnya klaim tersebut patut dipertanyakan oleh kita yang hidup pada zaman sekarang, dua dekade setelah buku ini ditulis. Tentunya terdapat perkembangan yang lebih baru lagi dalam pemikiran-pemikiran demokrasi yang belum termaktub dalam buku ini. Apakah konsep demokrasi pluralisme masih bisa dikategorikan sebagai konsep kontemporer?) yang ditawarkan oleh demokrasi pluralisme adalah pernyataannya bahwa konsep ini lebih bersahabat dengan kenyataan. Mereka menggunakan istilah ‘empirical democratic theory’. Konsep ini berupaya untuk mendasarkan analisis pada bukti faktual, bukan hanya angan-angan dalam kepala.

Sesuai dengan namanya, pluralisme dapat dikaitkan dengan kata plural, keanekaragaman. Maksudnya, asumsi dasar dari konsep ini adalah bahwa manusia memiliki kepentingan yang beraneka ragam. Namun berbeda dengan pemahaman demokrasi liberal klasik yang menitikberatkan pada individu, demokrasi pluralisme menganggap bahwa yang lebih signifikan adalah keanekaragaman pada level kelompok (kumpulan individu-individu). Kelompok-kelompok kepentingan memegang peranan yang sangat besar dalam demokrasi, bahkan beberapa mengatakan bahwa kelompok kepentingan senyatanya lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan daripada institusi pengambil keputusan ‘formal’ (pemain ‘resmi’, ‘legal-prosedural’; misalnya representative atau lembaga perwakilan alias legislatif, parpol, pemilu). Inilah yang disebut sebagai kelompok kekuatan ‘ekstra-parlementer’.

Mengapa hal ini terjadi? Kita dapat menengok pada cara berpikir konsep demokrasi pluralisme yang berusaha berpijak pada ‘kenyataan’. Untuk memuaskan kebutuhan, individu-individu akan menggabungkan kekuatan ke dalam sebuah kelompok kepentingan. Sebab, pada kenyataannya pengaruh individu dalam proses pengambilan keputusan adalah sangat kecil. Proses pemilu, sistem perwakilan, pergelutan parpol, pemerintahan ‘rakyat’ maupun institusi-institusi lain yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung demokrasi ternyata tidak serta-merta menjamin kedaulatan rakyat dan pemenuhan kebutuhan individu. Menurut konsep demokrasi pluralisme, yang terjadi dalam pengambilan keputusan adalah proses tawar-menawar tanpa henti dari berbagai kelompok kepentingan (justru di luar parlemen atau pemerintahan, bahkan parlemen atau pemerintahan malah menjadi satu kelompok kepentingan tersendiri. Ini sesuai dengan teori gerakan sosial: bahwa jika kekuasaan sudah terinstitusionalisasi maka otomatis yang akan ia lakukan adalah mempertahankan kedudukannya, semulia apa pun maksud awal dari penyelenggaraan kekuasaan tersebut). Oleh karena itu, untuk memperjuangkan kepentingan, cara yang efektif adalah bergabung membentuk kelompok kepentingan. Lebih efektif bila kelompok tersebut bisa memiliki kekuatan penekan (menjadi ‘pressure group’).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, nilai penting yang ditawarkan oleh demokrasi pluralisme adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta kemerdekaan mengemukakan pendapat. Ini diharap dapat menjawab ketakutan pemikir-pemikir klasik demokrasi tentang tirani mayoritas. Dengan adanya kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat, diharapkan semakin banyak dan beragam pula kelompok-kelompok minoritas yang dapat diakomodir. Mereka akan mendapat saluran untuk mengekspresikan diri dan mempertahankan diri dari dominasi mayoritas.

Lucunya, selain menjadi sarana untuk menolak dominasi mayoritas, ternyata hal tersebut justru dapat menjadi jalan baru untuk ditaklukkan oleh mayoritas. Dengan keterlibatan sebanyak-banyak golongan minoritas, maka kemungkinan penolakan secara oposisi akan menjadi kecil. Kontrol atas perlawanan dapat diraih. Logika adu domba dijalankan. Terjadi taktik pecah belah baik di dalam (intern) kelompok maupun antarkelompok (ekstern). Strategi ini disebut inventive strategy of political integration (hal. 215).

Konsep ini mencapai kejayaannya dalam arus pemikiran politik di Amerika pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Sayangnya, menurut pengkritiknya, konsep ini hanya mengacu pada model demokrasi liberal. Apa yang disebut sebagai ‘kenyataan’ ternyata tak lebih dari bentuk normatif baru (hal. 196). Selain itu, konsep ini juga dianggap melegitimasi ketidakterlibatan masyarakat pada mekanisme demokrasi formal-prosedural. Seolah-olah tanpa partisipasi pun demokrasi yang sejati dapat dicapai.

Konsep ini diperbaharui dengan konsep demokrasi neo-pluralis yang lebih menekankan pada merajalelanya pengaruh korporat raksasa dalam proses pengambilan keputusan era kontemporer. Dalam hal ini, kekuatan buruh (atau untuk kasus Indonesia dapat ditambah kekuatan petani, nelayan, dan kaum miskin kota) yang semestinya menjadi kekuatan pengimbang belum berdaya secara maksimal. Pemerintah pun menjadi lebih berorientasi ‘profit’ daripada ‘populer’. Memang, menurut aliran neomarxis yang berpengaruh terhadap neopluralis, negara itu tidak netral, namun sarat kepentingan. Ada pertentangan kelas di sana. Negara menjadi sangat menguntungkan bagi dan berpihak pada korporat, bukan pada rakyat akar rumput.

Sanggahan maupun dukungan terhadap konsep-konsep memang selalu datang dan pergi. Namun, bila kita mencermati fenomena sekarang, apakah konsep demokrasi pluralisme masih bisa dianggap relevan, di Indonesia khususnya? Satu hal, kita dapat memakai salah satu poin dari pemikiran demokrasi pluralisme, yaitu berkurangnya pengaruh institusi-institusi formal semacam pemilu atau lembaga perwakilan. Contoh kecil misalnya, keterlibatan masyarakat dalam pemilu tidak membawa perubahan nasib yang berarti; wakil rakyat ternyata tidak berdaya dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang berpengaruh lebih dominan adalah kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki sumber daya memadai. Sumber daya di sini dijadikan sebagai alat pengukur kekuatan dalam memperjuangkan pengaruh. Maksudnya, sumber daya tersebut dipakai untuk memperteguh posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Sumber daya tersebut bermacam-macam. Bisa berupa sumber daya material seperti dana, informasi, atau bahkan jumlah massa yang berlimpah, bisa juga yang bersifat ‘spiritual’ seperti semangat dan keyakinan, atau bahkan kedekatan psikologis dengan lingkar kekuasaan.

Sebagai negara dunia ketiga, saya menyimpulkan bahwa kacamata yang lebih tepat untuk membaca kondisi Indonesia adalah neo-pluralis. Demokrasi pluralis terdengar terlalu optimistis untuk keadaan kita. Lebih parah lagi sebenarnya, di negara seperti kita pengaruh yang lebih dominan bukan lagi kelompok-kelompok kepentingan kita (Indonesia), melainkan justru kelompok-kelompok ultranasionalis yang entah di mana letaknya, batas teritorialnya, dll. Bayangkan saja, mulai dari menyusun draf undang-undang, pembentukan budaya massa (yang cenderung tercerabut dari akarnya), pembentukan isu-isu utama dan keberpihakan media, sampai ke pemilihan pucuk pimpinan tertinggi negara kita pun, kelompok tersebutlah yang paling kuat.

Advertisements

2 thoughts on “Demokrasi adalah Milik Kelompok Terkuat

    • diperlukan pengorganisasian/penguatan diri kelompok yang lemah agar mereka yang menjawab pertanyaan tersebut/membahas dan menentukan solusi yang sesuai 🙂

Share your thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s