Monthly Archives: February 2009

Kalau kita bicara mengenai alih teknologi, maka sesungguhnya kita bicara mengenai importasi teknologi dari negara-negara industri, dalam hal ini negara-negara Barat. Kita tidak mengimpor teknologi dari Papua New Guinea, Bangladesh, Sudan, atau Tanzania. (Todung Mulya Lubis, ‘Alih Teknologi: Antara Harapan dan Kenyataan’, dalam Prisma no. 4, April 1987)

Apa jadinya dunia tanpa teknologi? Dalam kehidupan manusia modern, sejak bangun tidur sampai tidur lagi ia tak bisa lepas dari teknologi. Manusia yang ‘melek’ teknologi mendapat kehormatan lebih dalam pergaulan dengan masyarakat. Demikian pula dalam konteks negara. Negara yang menguasai teknologi maju dirasakan memiliki gengsi lebih tinggi dalam pergaulan internasional. Tak heran bila kemudian negara-negara seolah berlomba untuk menjadi yang terdepan dalam penguasaan teknologi. Bagi negara-negara dunia ketiga, ini sama artinya dengan beralih bentuk menjadi negara industri.

Teknologi Modern dan Dominasi
Menurut Denis Goulet dalam bukunya ‘The Uncertain Promise: Value Conflicts in Technology Transfers‘, teknologi tidak hanya berupa alat-alat atau teknik-teknik produksi. Teknologi juga mewujud dalam proses dan person.

Teknologi didefinisikan sebagai aplikasi sistematis atas rasionalitas kolektif manusia untuk memecahkan masalah-masalah dengan cara mengusahakan kendali atas alam dan atas segala macam proses manusia.

Goulet melanjutkan, teknologi memiliki peran penting antara lain karena: teknologi adalah sumber dan pencipta sumber daya baru, teknologi adalah instrumen yang kuat untuk menciptakan kontrol sosial, teknologi mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, dan teknologi membentuk makna-makna baru sebagai lawan dari alienasi-yang merupakan antitesis dari kehidupan yang bermakna (meaningful life).

Walaupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki sejarah yang panjang, yang disebut sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi modern adalah yang bersumber dari masa Pencerahan Barat. Terjadi penolakan untuk mengakui sumbangsih semua ilmu pengetahuan dan teknologi pra-Pencerahan yang bukan berasal dari Barat, secanggih dan sepenting apapun ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Itulah mengapa menguasai teknologi harus berarti mengimpor teknologi dari Barat.

Dalam era pembangunan dan modernisasi, Negara Dunia Ketiga memiliki hasrat besar untuk menguasai teknologi, selayaknya yang terjadi di negara-negara maju. Teknologi sering disamakan dengan teknik-teknik produksi atau alat-alat semata. Diasumsikan bahwa jika teknologi tersebut berhasil dalam negara tempat teknologi tersebut diciptakan dan dikembangkan, maka teknologi tersebut akan berhasil pula di daerah lain manapun.

Asumsi tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab teknologi tidak berfungsi dalam sebuah ‘vacuum social‘. Ia amat bergantung pada kondisi sosial, infrastruktur baik fisik maupun tenaga kerja, serta ketersediaan bahan baku. Menyederhanakan alih teknologi menjadi sekadar alih alat-alat dan teknik-teknik produksi sama halnya mengharapkan hal-hal tersebut cukup mujarab untuk menyelesaikan segala permasalahan. Tentu saja pandangan ini berlebihan dan mengada-ada, bahkan menyesatkan sebab kenyataan di lapangan membuktikan sebaliknya.

Dilema Alih Teknologi
Perkara alih teknologi sama sekali bukan hal yang sederhana. Dalam Prisma no. 4, April 1987, Todung Mulya Lubis menyatakan beberapa dilema alih teknologi yang dihadapi oleh Negara Dunia Ketiga, antara lain:

Dilema pertama, teknologi itu bukan sesuatu yang murah. Dilema terletak pada sejauh mana Negara Dunia Ketiga bersedia membayar harga teknologi yang cukup mahal itu. Sejauh mana Negara Dunia Ketiga memprioritaskannya di tengah kebutuhan lain yang mendesak dipenuhi. Parahnya, penentuan harga jual hampir mutlak terletak pada tangan pemilik teknologi. Pembeli hanya diberi pilihan membeli atau tidak sama sekali. Teknologi seringkali dijual secara paket, di mana paket tersebut dengan segala perekatnya (tie-in) secara sepihak sering sengaja dimahalkan. Untuk industri tinggi, pembelian teknologi secara terpisah (partial) hampir mustahil.

Dilema kedua adalah pada satu pihak Negara Dunia Ketiga ingin memelihara dan mempertahankan kemerdekaan, tetapi di pihak lain, dengan alih teknologi ini bukan mustahil negara akan melepaskan sebagian kemerdekaan tersebut. Sangat besar kemungkinan, teknologi yang dimasukkan tersebut menimbulkan ketergantungan teknologi (technological dependency). Hal ini tidak sehat bagi perekonomian Negara Dunia Ketiga. Negara Dunia Ketiga sekadar menjadi sandera dari pemasaran teknologi asing. Negara-negara maju dan perusahaan multinasional akan menjadikan kekayaan negara berkembang sebagai sasaran pemasaran teknologinya.

Dilema ketiga adalah apabila ketergantungan teknologi ini sudah semakin tinggi, maka kreativitas masyarakat dan anak sekolah akan merosot. Kemalasan untuk bersusah payah pun muncul.

Akibat yang paling jelek adalah berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah wajah tidak manusiawi dari alih teknologi.

Selain dilema-dilema yang dihadapi sebagaimana yang tercantum di atas, dalam alih teknologi itu sendiri sebenarnya mengandung pertentangan nilai yang tak terelakkan, seperti yang ditunjukkan oleh Denis Goulet (1977) berikut:

Teknologi dianggap sebagai pedang bermata dua, sebagai pengembang sekaligus penghancur nilai-nilai. Dalam hal ini, alih teknologi dari Barat tentu saja membawa serta nilai-nilai dan pandangan hidup barat.

  • Nilai pertama adalah rasionalitas. Dalam sudut pandang teknologi Barat, yang dimaksud rasional adalah melihat segala permasalahan dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian, disusun kembali, dimanipulasi melalui cara-cara praktis, dan diukur dampak-dampaknya. Padahal, nilai-nilai tradisional Negara Dunia Ketiga banyak memasukkan aspek-aspek yang tidak mungkin dijawab melalui rasionalitas Barat semacam itu, dan nilai-nilai tradisional tersebut telah melekat dalam kehidupan masyarakat Negara Dunia Ketiga dan dipegang sebagai sebuah kepercayaan.
  • Nilai kedua adalah efisiensi. Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan konsep dari industri yaitu produktivitas. Naik turunnya efisiensi dapat diukur melalui tingkat produktivitas. Produktivitas menilai segala sesuatu dari hasil atau output, dibandingkan dengan input yang diperlukan untuk menghasilkannya. Produktivitas dihitung dari seberapa banyak produk bila dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan untuk tenaga kerja, modal, mesin, dan waktu.
  • Nilai ketiga adalah mengutamakan pemecahan masalah secara teknis tanpa memperhatikan aspek alam atau manusiawi. Inginnya segala sesuatu dapat diselesaikan, sehingga tidak memberi waktu terhadap kontemplasi dan harmonisasi dengan alam. Juga mengembangkan perilaku acuh, pasif, dan penolakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi.
  • Nilai keempat adalah menganggap kekuatan alam sebagai objek yang harus dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan manusia. Padahal sebagian besar nilai-nilai tradisional sangat mengutamakan hubungan yang harmonis dengan alam untuk menghindari dampak buruk yang dapat ditimbulkan.

Demikianlah terjadi berbagai pertentangan nilai dalam alih teknologi, tetapi tetap saja Negara Dunia Ketiga menutup mata dan bersikukuh untuk melakukan alih teknologi.

Jenis-jenis Alih Teknologi
Alih teknologi sering secara sembrono diartikan sebagai proses untuk menjadikan Negara Dunia Berkembang ikut menguasai teknologi sebagaimana yang terjadi pada negara maju. Tetapi, sesungguhnya bagaimanakah cara teknologi tersebut dialihkan?

Yang dimaksud dengan alih teknologi sebenarnya tak lain dan tak bukan adalah transaksi ekonomi untuk kepentingan dagang.

Ini terlihat dari jenis-jenis dan cara-cara alih teknologi. Korporasi transnasional menjadi aktor kunci dalam proses ini. Anthony I. Akubue “Technology Transfer: A Third World Perspective” menjelaskan jenis-jenis alih teknologi. Yang sering terjadi antara lain:

Foreign Direct Investment, yaitu investasi jangka panjang yang ditanamkan oleh perusahaan asing. Investor memegang kendali atas pengelolaan aset dan produksi. Untuk menarik minat investor asing, Negara Dunia Ketiga menjalankan berbagai kebijakan seperti liberalisasi, privatisasi, menjaga stabilitas politik, dan meminimalkan campur tangan pemerintah. Padahal, kepemilikan asing atas modal sama saja dengan membentangkan jalan lebar menuju keuntungan dan pelayanan bagi korporasi transnasional. Mereka mengeksploitasi banyak keuntungan dengan resiko yang ditanggung oleh Negara Dunia Ketiga. Bayangan mengenai terjadinya alih teknologi dan pengembangan teknologi pribumi dirasakan sebagai impian yang terlalu muluk.

Joint Ventures, yaitu kerjasama (partnership) antara perusahaan yang berasal dari negara yang berbeda dengan tujuan mendapat keuntungan. Dalam model seperti ini, kepemilikan diperhitungkan berdasarkan saham yang dimiliki. Jenis alih teknologi ini menjadi menarik sebab perusahaan-perusahaan asing dapat menghindari terjadinya nasionalisasi atas perusahaan. Perlu diketahui bahwa dalam model FDI (Foreign Direct Investment) resiko terjadinya nasionalisasi secara tiba-tiba adalah cukup tinggi. Selain itu investor asing juga merasa riskan bila harus melakukan joint ventures dengan perusahaan nasional Negara Dunia Ketiga.

Licensing Agreements, yaitu izin dari sebuah perusahaan kepada perusahaan-perusahaan lain untuk menggunakan nama dagangnya (brand name), merek, teknologi, paten, hak cipta, atau keahlian-keahlian lainnya. Pemegang lisensi harus beroperasi di bawah kondisi dan ketentuan tertentu, termasuk dalam hal pembayaran upah dan royalti. Biasanya cara ini digunakan oleh perusahaan asing dengan mitra Negara Dunia Ketiga. Cara ini adalah yang paling memungkinkan terjadinya alih pembayaran atau larinya modal dari Negara Dunia Ketiga kepada perusahaan-perusahaan asing.

Turnkey Projects, yaitu membangun infrastruktur dan konstruksi yang diperlukan perusahaan asing untuk menyelenggarakan proses produksi di Negara Dunia Ketiga. Bila segala fasilitas telah siap dioperasikan, perusahaan asing menyerahkan ‘kunci’ kepada perusahaan domestik atau organisasi lainnya. Perusahaan asing juga menyelenggarakan pelatihan pekerja dalam negeri agar suatu saat dapat mengambil alih segenap proses produksi yang dibutuhkan. Kecil kemungkinan terjadi alih teknologi sebab perusahaan domestik hanya bisa mengoperasikan tanpa mengerti kepentingan pengembangan teknologi tersebut. Perusahaan domestik juga tidak bisa membangunnya, sehingga peran mereka sekadar menjadi budak suruhan.

Mengingat watak dasar perusahaan (termasuk korporasi transnasional) yang mengutamakan pencarian laba sebagai motif kepentingannya, cita-cita pembebasan kemanusiaan melalui teknologi menjadi kepentingan nomor sekian.

Adakah Alih Teknologi?
Kenyataan semacam itu tentu membuyarkan mimpi Negara Dunia Ketiga mengenai proses yang disebut sebagai ‘alih teknologi’. Dalam tulisan yang sama di Prisma, Todung Mulya Lubis merasa perlu mempertanyakan ulang, benarkah alih teknologi sedang terjadi? Jika jawabannya adalah tidak, maka apakah yang sesungguhnya sedang terjadi? Argumen yang mendasari pertanyaan tersebut antara lain adalah:

  • Pertama, belum adanya UU Paten yang mengatur apakah teknologi yang masuk setelah jangka waktu tertentu akan menjadi milik umum (public domain).
  • Kedua, berbagai kontrak yang dibuat PT PMA atau PT PMDN dengan perusahaan-perusahaan asing mengenai teknologi tersebut tidak menjamin terjadinya alih teknologi. Pengetahuan mengenai berbagai kontrak itu sangat miskin, tidak tahu apa saja isi kontrak-kontrak tersebut karena tidak ada kewajiban untuk mengumumkan isi kontrak itu kepada pemerintah, apalagi kepada umum.
  • Ketiga, kalaupun ada UU Paten dan kontrak-kontrak alih teknologi, hanya dijadikan sarana untuk masuk ke pasaran domestik. Pengusaha asing dengan berbagai upayanya mempertahankan patennya melalui berbagai modifikasi sehingga paten tersebut tidak jatuh menjadi public domain. Ada keengganan besar pada pemilik paten asing ini untuk mengalihkan teknologinya.
  • Keempat, mekanisme kontrol terhadap alih teknologi relatif lemah. Dan,
  • Kelima, mitra bisnis yang sepadan di dalam negeri belum cukup tersedia.

Lalu, bila alih teknologi disangsikan telah terjadi, maka proses apakah sebenarnya yang tengah berlangsung dan digembar-gemborkan selama ini?

Teknologi yang Imperialistik
Istilah alih teknologi itu sendiri terbukti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Goulet (1975) menyatakan demikian, sebab biasanya teknologi bukannya di’alih’kan, melainkan diperdagangkan (jual-beli) secara luas dalam pasar internasional. Oleh sebab itu banyak ahli yang memilih untuk menggunakan istilah komersialisasi teknologi.

Yang sebenarnya terjadi menurut V. Matthew Kurian adalah sebagai berikut:

Modern technology – in multiple ways – is instrumental in subordinating the Third World to the First World and in bleeding out their economic surplus to the imperialistic center.
(Kurian, 1996, “Technology as a Tool of Imperial Domination and Exploitation: A Study on Third World with Special Reference to India”, dalam Indian Church History Review no. 30, tahun 1996).

Aktor utama penjajahan modern adalah korporasi transnasional.

Perkembangan teknologi modern akibat Revolusi Industri kapitalis di Barat telah membunuh teknologi yang telah berkembang sedemikian lama di Negara Dunia Ketiga. Alih teknologi menciptakan selera Barat di Negara Dunia Ketiga. Untuk mewujudkan kepentingan kapitalis imperialis, mereka melabeli pandangan hidup yang berbeda dengan mereka sebagai tidak modern, bahkan tidak beradab. Mereka mendekonstruksi nilai-nilai tradisional dan mempengaruhi secara mental agar Negara Dunia Ketiga mau menerima hegemoni pandangan hidup Barat. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern berperan besar dalam hal ini. Kemudian ini memberi keuntungan bagi mereka dan menciptakan ketergantungan pihak Dunia Ketiga kepada mereka.

Teknologi modern yang dikembangkan sekarang cenderung bias pandangan hidup teknokratis yang materialis, linear, dan kuantitatif, sehingga tidak mampu menghargai nilai-nilai hidup yang nonmaterial.

Sebuah contoh dapat dikemukakan di sini. Teknologi modern bertanggung jawab terhadap terjadinya kelaparan massal di Negara-negara Dunia Ketiga. Revolusi Industri di Eropa membutuhkan banyak bahan-bahan mentah, sehingga dicarilah akal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Muncullah penjajahan.

Di bawah penjajahan, negara-negara terjajah terpaksa mengalihkan jenis tanaman mereka, dari menanam tanaman pangan menjadi menanam tanaman perdagangan untuk dijual. Hal ini menciptakan ketergantungan dalam dua cara. Yang pertama, negara jajahan kehilangan basis pangan (food base). Yang kedua, mereka dipaksa menggantungkan diri pada penjajah untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sebab, untuk menjual tanaman perdagangan yang mereka tanam di bawah paksaan tersebut, mereka tidak punya pilihan selain menjual kepada tuan penjajah mereka. Itu adalah salah satu contoh latar belakang yang menunjukkan bahwa kepentingan kapital di balik pengembangan teknologi membutuhkan terjadinya dominasi dan homogenisasi.

Contoh kasus lain yang terjadi di India adalah tergesernya keahlian kerajinan ukir tradisional akibat pendudukan penjajah. Negara ini diubah menjadi penyedia bahan baku sekaligus pasar bagi Inggris Raya. Karena barang kerajinan jauh lebih baik dan bermutu daripada barang buatan pabrik, demikian pula lebih tinggi ongkos membuat dan memperolehnya, maka orang India terpaksa membeli produk impor dari penjajah. Ini semakin mengokohkan posisi penjajah dan dengan kekerasan mereka menghabisi pengetahuan dan keahlian lokal India. Bahkan mereka memotong tangan para pengrajin ukir di India.

Oleh karena itu, peran ilmu pengetahuan dan teknologi modern sebagai sarana vital penjajahan sudah tak terelakkan lagi. Demikian pula dalam proses alih teknologi. Dan…inilah kenyataan yang harus kita pahami, sebagai konsekuensi atas keberanian kita menelanjangi alih teknologi.

2002hakim04

“Taik kucing dengan segala aturan yang kau buat!”

Potret muram kehidupan jalanan a la Kancil, Heru, dan Sugeng dalam film semi-dokumenter ‘Daun di Atas Bantal’ selayaknya menjadi tamparan telak bagi sesiapa yang merasa tertampar. Kepada merekalah sang kehidupan tidak perlu merasa malu menampilkan wajah terkejamnya secara telanjang. Saling pukul, saling maki, mencuri, ngelem (menghirup lem Aica Aibon yang memabukkan), makan melalui lubang, mengintip perempuan ganti baju, onani sambil menyaksikan film biru dari belakang layar, mencuci muka dengan air pel stasiun, seolah telah menjadi kawan akrab mereka. Seakrab peniti-peniti yang menghiasi bibir Heru.

Tidak perlu heran. Tidak perlu mengernyitkan dahi sedemikian rupa. Siapa saja boleh menilai hidup semacam itu adalah tidak wajar. Toh, wajar tidak wajar adalah penilaian yang pilih kasih. Dan, menilai, pada dasarnya adalah membandingkan.

Kepada mereka, paling tidak ada dua penilaian umum yang muncul dengan segera dari masyarakat di luar komunitas jalanan. Yang pertama adalah iba. Yang kedua adalah rasa terganggu atau terusik. Atau, campuran kedua unsur tersebut. Ada pula yang biasa aja, tidak berkomentar apa-apa, alias cuek bebek saja.

Munculnya penilaian tersebut dapat diibaratkan “cermin”. Dengan memaksakan standar diri untuk menilai sesuatu di luar dirinya, memperlihatkan seperti apa diri sang penilai itu sendiri.

Rasa iba timbul karena masyarakat terbiasa dengan suatu standar kenyamanan yang lebih tinggi. Paling tidak, orang tidak perlu berebut bantal bekas kursi sobek untuk alas tidurnya. Rasa iba seakan ingin menegaskan bahwa masyarakat yang merasa iba itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada anak jalanan yang dijatuhi iba. Rasa iba yang terdengar mulia itu terjebak menjadi kesombongan borjuis yang merendahkan.

Di sisi lain, masyarakat akan melihat sisi ‘rusak’ mereka. Masyarakat yang terbiasa dengan aturan boleh saja menilai mereka tidak tahu aturan. Masyarakat boleh protes atau mengeluh mengenai sikap mereka yang melempari kaca sebuah tempat penukaran uang, makan tanpa bayar, mengganjal roda bianglala di pasar malam (membahayakan penumpang), tidak pernah mandi atau mengganti pakaian, dan segala hal serba ‘sembarangan’ lainnya.

Namun, aturan-aturan tersebut milik siapa? Apakah anak jalanan merasa ikut memiliki aturan-aturan tersebut? Apakah mereka ikut bersepakat bahwa aturan-aturan tersebut adalah ‘demi kepentingan mereka sendiri’ juga?

Ketika aturan-aturan yang ada sengaja meniadakan mereka, apakah berarti mereka tidak boleh ikut bermasyarakat? Ketika aturan-aturan tidak aspiratif bagi kepentingan mereka – bahkan secara kasat mata mematikan atau membunuh mereka – bagaimana mungkin mereka mematuhinya? Dalam hal ini, dapatkah masyarakat bilang bahwa mereka anarkis? Ataukah justru yang membuat aturan itulah yang anarkis?

Arief Budiman mempunyai ilustrasi yang menarik:

Ketika kekuasaan kehilangan keabsahannya, ia sama saja dengan kawanan penjahat yang memaksa anggotanya untuk mengikuti kehendaknya dengan ancaman kekerasan.

Meskipun pada dasarnya sama-sama melanggar aturan, namun dengan dalih bahwa kekuasaannya absah, sang penguasa tentu berkelit dari tuduhan anarkis, melanggar aturan, entah dengan alasan “harus”, atau “demi kepentingan bersama”, alasan apa saja bisalah dibuat ….

Padahal, keabsahan itu sendiri datangnya dari mana? Bila keabsahan itu datangnya dari rakyat, maka sesungguhnya masyarakatlah yang berhak menilai anarkis tidaknya sesuatu, termasuk bila yang anarkis itu adalah sang pengemban ‘kekuasaan yang sah’ itu sendiri. Namun, ternyata, kekuasaan ‘sah’ itulah yang menjadi penentu.

Berkaitan dengan pembicaraan mengenai aturan-aturan dan keabsahan, nama Sokrates patut disimak. Dalam satu perkataannya, Sokrates pernah berkata bahwa ia adalah seekor lalat pengganggu. Maksudnya, lalat pengganggu bagi yang berkuasa. Selayaknya pengganggu, bagi sang penguasa, orang-orang seperti dia dirasa sepantasnya disingkirkan. Selayaknya lalat, orang-orang seperti dia memang tidak berkuasa.

Mungkin perumpamaan tersebut sesuai pula untuk anak jalanan. Fenomena anak jalanan menjadi kenyataan yang cukup mengganggu bagi pemimpin dan penguasa, karena masyarakat yang solider menuntut kewajiban sang penguasa. Sampai kapan masyarakat akan menerima keberadaan anak-anak di jalanan dan diam-diam mengutuk diri karena yang bisa dilakukan hanya memberi sekeping dua keping rupiah, entah ke mana perginya dan entah seperti apa nasib mereka dan entah kapan ada perubahan dalam hal ini :-(

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, demikian kata UUD ’45.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum… begitu bunyi Pembukaan (Preambule) UUD 45.

Anak jalanan hanya boleh mendengar tapi tidak boleh ikut menikmati. Indah perkataan tanpa realisasi. Secara teoritis, untuk menuntut perlakuan/perlindungan yang lebih baik, anak jalanan dan orang-orang yang peduli perlu mengorganisasikan diri. Tidak bisa hanya dengan seruan moral. Tapi, yang berlaku adalah hukum rimba, cengkeraman sedemikian berlapis, yang menyebabkan begitu sulitnya sebuah “perjuangan bersama” kaum jalanan.

pillow1

Terowongan kereta api itu menjadi saksi kematian Kancil ….

Selanjutnya, Heru dan Sugeng menyusul. Keduanya dibunuh. Heru dibunuh oleh mafia asuransi yang memanfaatkan status anak jalanan yang tidak memiliki identitas resmi semacam KTP. Sugeng menjadi korban perseteruan geng atau kelompok preman. Bahkan, sekadar mengubur mayat Sugeng saja susah bukan main, karena pemakaman-pemakaman menolak menyediakan tempat bagi orang yang tidak jelas identitasnya.

Binatang saja dikubur….

demikian lolongan Asih, ibu asuh ketiga anak jalanan tersebut. Masa‘ manusia tidak? Kalau begini, siapa yang tidak manusiawi?

Tiga kejadian yang merenggut nyawa Kancil, Heru, dan Sugeng begitu saja – seolah nyawa mereka tidak ada harganya – menunjukkan betapa miris posisi mereka dalam bangunan struktur sosial.

Dalam struktur yang menindas selalu ada korban. Kali ini, si Lalat Pengganggu tentu saja kalah oleh sang Raksasa Penindas.

Kami pulang ke Jogja membawa setandan pisang, oleh-oleh langsung dari kebun. Sekali lagi, Irung Petruk atau lajur jalan di Gunung Kidul yang penuh kelok dan naik turun akan kami tempuh. Udara sejuk dan hijau sawah menyegarkan pandangan, mengingatkan kami pada kebaya hijau limau Kartini dan perona matanya yang berwarna senada.

***

Gempa Yogyakarta tiga tahun lalu. Kami salah satu “armada” KKY atau Komite Kemanusiaan Yogyakarta yang ditugaskan ke Gunung Kidul. Bantul sudah banyak diperhatikan, sebagai korban terparah. Sementara Gunung Kidul tidak terlalu terlintas di benak banyak orang. Daerah berupa perbukitan cadas membuat korbannya tak sebanyak Bantul. Namun, tak terpikirkan bahwa lumpuhnya Bantul menyebabkan pasokan pangan bagi masyarakat Gunung Kidul terputus, sehingga selama berminggu-minggu mereka hanya makan daun ketela, tiwul, dan sambal yang diolah dari kebun masing-masing.

Kami baru saja hendak beranjak dari rumah seorang Pak RT di Gunung Kidul yang berkali-kali berterima kasih, ketika satu perempuan muda mengejar-ngejar mobil kijang kami, tak mau melepaskan. Sambil sedikit menggedor kendaraan, ia menggugat, kenapa yang dikunjungi hanya rumah Pak RT saja, rumahnya tidak. Pemimpin rombongan merangkap supir mengatakan, semua sumbangan sudah ditaruh di rumah Pak RT, tak ada sisa. Jika ingin ambil bagian, silakan hubungi Pak RT saja.

Ternyata, bukan itu yang ia mau. Ia ingin kami berkunjung, menikmati makanan khas Gunung Kidul sambil minum teh hangat. “Mampir tempatku dulu,” katanya. “Tidak ada salahnya,” pikir kami. Toh, kami tidak sedang terburu-buru, dan sang supir sepertinya perlu beristirahat sedikit lebih lama akibat medan perjalanan yang menantang.

Sampai di rumahnya, satu keluarga besar berkumpul. Dari kakek buyut sampai cucu-cucu yang masih bayi. Mereka semua ramah. Aku bertanya, “lho, orang tuamu koq kecil-kecil semua, ini bongsor dari mana?” Ia tertawa, “Dari kecil aku udah besar sendiri.” Ia bungsu kelahiran 21 April 1988, tanggal kelahiran “Ibu Kita” Kartini. Dari situlah ia mendapatkan namanya.

Semua anggota keluarga saut-sautan bercerita. Cerita yang sampai detik ini masih kuingat adalah dari kakek Kartini yang sekarang sudah meninggal. Dengan suara tak terlalu jelas, berbahasa jawa pula, mulut ompongnya tergelak-gelak menuturkan kembali peristiwa yang ia alami di hari gempa. Ia seorang kakek yang sudah tak bisa berjalan. Kakinya hanya bisa tertekuk, jadi ia selalu dalam posisi berjongkok. Semua orang keluar dari rumah, ke sawah lapang. Ia digendong, lalu diletakkan di sawah. Saat orang-orang membuat tenda seadanya, hujan turun. Meski demikian, orang-orang masih terlalu takut untuk kembali ke rumah. Mereka bertahan di tenda itu. Tanpa terasa sang kakek yang tak bisa ke mana-mana itu berkubang dalam air sawah … plus air hujan yang menggenang di sawah membuat ia terendam nyaris tenggelam, kaku tak ada yang bisa memangku. “Gimana ya nak, saya ini sudah ndak bisa gimana-gimana,” ia tak memelas, justru terkekeh-kekeh. Benar-benar tabah.

***

Dari kunjungan itu, kami bisa berhubungan sampai sekarang. Kartini pakai kartu As, Telkomsel satu-satunya yang ada sinyal di sana. Lama-kelamaan, tanpa terasa sudah waktunya bagi Kartini untuk menikah. Ia dilamar oleh tetangga pujaan hatinya, Supriyanto. Beberapa waktu sebelum menikah, kadang kala ia berbagi kisah.

Dulu, saat ia masih kecil, sudah pernah ada yang melamarnya, tapi ia enggan. Pertama, karena ia merasa masih kecil, meski pernikahan “di bawah umur” biasa terjadi di desanya. Kedua, karena tak ada rasa suka terhadap orang yang melamarnya itu.

Kali ini lain. Ia telah mengenal dan berpacaran dengan Supriyanto selama beberapa tahun. Ia sering menceritakan betapa mereka tak pernah berani saling menatap satu sama lain saat sedang berbincang. Seperti itulah gaya berpacaran mereka. Mereka akan saling membuang muka, melihat ke arah sebaliknya bukan ke lawan bicara. Sehingga, orang yang melihat malah akan mengira mereka sedang marahan. “Lha gimana ya? Aku tu ndak berani ….” selalu begitu jawabnya jika aku meledeknya.

Pernah pula ia memberi kabar, ingin menunda pernikahannya, sebisa mungkin sehabis lebaran atau tahun 2009 saja sekalian. Pokoknya menikmati masa muda dulu. “Menikah itu ndak gampang, banyak urusannya,” wow, Kartini tegas sekali. Lagipula ia akan kangen dengan mbok-nya. Setelah menikah ia akan bingung mau ngapain dan bosan, tiap hari hanya bertani sendirian karena Supriyanto ke kota menjadi buruh bangunan. Dia juga bingung, dia berusaha menabung tapi selalu saja ada keperluan. Duitnya terpakai bahkan habis, tapi masih cukup. Kira-kira seperti itulah kalimat-kalimat yang bisa aku tangkap. Tapi, tetap, sebenarnya aku menangkap nada-nada bersemangat dan excited-nya akan rencana pernikahan ini. Aku terharu dan terinspirasi mendengar bahwa ia semakin sering mengaji dan berpuasa. Betapa yakin dan intimnya ia dengan Tuhannya. Tak seperti orang-orang yang merasa “lebih tau” tentang apa saja ….

***

Pikiranku kembali ke masa-masa jauh sebelumnya, saat aku bertanya kenapa ia tak ambil Paket C saja. Ia kan sudah lulus SMP, setelah lulus paket C ia bisa ambil pendidikan keguruan kalau sudah bosan bertani. Tenaga guru masih sangat dibutuhkan di desanya, lagipula sebagai guru ia akan dihormati. Saat itu, ia seperti menyambut ide tersebut dengan cukup bersemangat. Ya, tapi tak ada realisasinya sih, hehe :-P

Aku selalu merasa dunia ini tak adil kalau teringat perkataannya bahwa pilihannya hanya tiga: bertani, jadi buruh pabrik, atau jadi pembantu rumah tangga. Secara fisik dan finansial, semua itu bukan pilihan yang menyenangkan, terus terang saja. Menurut kalian apa yang membedakan aku dengan dia? Kami sama-sama manusia. Aku bisa saja ada di posisinya dia, terlahir di Gunung Kidul sebagai dia … lalu kenapa hidupku harus dibatasi dalam tiga pilihan saja.

Aku tidak bicara soal mana yang lebih baik, “nasibku” atau “nasibnya”. Orang bisa saja bilang, bersekolah di zaman sekarang semakin mirip dengan berlaga di medan tempur. Hmm, yah, saat bersekolah dulu, aku tidak berurusan dengan tawuran, bullying ataupun narkoba. Juga, sama sekali tidak ikut les atau bimbingan belajar seperti anak-anak lain yang sepulang sekolah masih ada beban les, tidak bisa beristirahat atau main. Orang bisa bilang bahwa seorang Kartini, di pelosok Gunung Kidul, terselamatkan dari hal-hal mengerikan macam itu. Menurutku bukan di situ permasalahannya. Aku tidak bicara soal mana yang lebih baik, tapi, aku merasa bahwa semua orang berhak mendapat kesempatan yang terbaik dalam kehidupannya. Entah siapa yang peduli dan akan bertindak dalam persoalan ini ….

***

23 Februari 2009, hari pernikahan Kartini. Kami menunggu, mendengarkan sambutan dalam bahasa jawa. Jalan setapak itu telah disulap menjadi tempat duduk tamu pengantin. Kartini dan suaminya berada di dalam ruangan rumah, sementara kami di luar, dihibur penyanyi berpakaian jawa dan orgen tunggal/”electone”. Hm, seperti yang tertulis di surat undangan nih, “Hiburan: electone”. Dan, aku baru tahu dari surat undangan tersebut bahwa ternyata nama Kartini itu Sukartini ….

Sebelum menyanyi, grup yang terdiri dari dua penyanyi perempuan, dua penyanyi laki-laki, dan seorang pemain orgen itu bertukar lawakan, meski dalam hal ini penyanyi laki-laki yang lebih aktif. Sesekali tamu undangan diajak berduet.

Duh denok gandulane ati, tegane nyulayani …
Janjimu sehidup semati amung ono ing lathi
Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi
Duh denok gandulane ati, tegane nyulayani ….

Duh kangmas jane aku tresno, lilakno aku lungo …
Ati ra kuat nandang rasa, rasa ketonto ronto
Cintamu sudah gak beneran, aku cuma buat mainan
Duh kangmas jane aku tresno, lilakno aku lungo

Tresno iki, dudu mung dolanan
Kabeh mau amargo kahanan
Sing takjaluk, amung kesabaran

Mugi Allah, paring kasembadan

dst …

Lagu yang kuingat hanya ini, karena ada campuran bahasa Indonesianya :-P Lagian rada lucu-lucu mengenaskan, yah menghibur beneran dech hahaha :lol:

Selanjutnya, acara hiburan diisi oleh tamu yang dari tadi disebut-sebut namanya. Ternyata beliau seorang caleg DPRD II Gunung Kidul. Sebelum bernyanyi, beliau bertanya pada tim yang sedari tadi menyanyi, “bagaimana pembiayaan kelompok ini? bla bla bla.” Kemudian, ia menyerahkan amplop berisi uang Rp 50.000,oo untuk kesejahteraan mereka sembari woro-woro. Tak lupa ia mengingatkan tim penyanyi itu untuk bilang tentang dirinya saat pentas, “… kalau cocok.” Suami sang caleg itu menambahkan Rp 50.000,oo lagi, sehingga kami semua tahu total sumbangan mereka. Barulah caleg tersebut mulai menyanyi. Meski berbahasa jawa, ternyata lagu itu berisi kalimat-kalimat kampanye partainya. Tapi penampilan sang caleg lumayan juga koq, tidak norak pamer perhiasan.

Sambil menunggu makan siang, kami keluar berjalan-jalan di sawah, di kandang ternak, di sumur, di pohon beringin …. Hwuaaahhhh, top markotop.

Saat kembali, kami duduk depan sendiri. Pengantin keluar dijemput domas. Begitu keluar, Kartini melihatku di depan sendiri, langsung nyengir lebar, demikian juga aku. Aku sampai melotot sambil menyalami saat dia lewat, “hwuaahh, cantik banget kamu!” Saat dijemput domas pengantin memakai baju Jogja berwarna hitam. Saat kembali ke pelaminan, diantar domas, pengantin sudah berganti baju hijau limau segar … sesegar raut muka Kartini. Ia benar-benar bahagia! Aku juga ikut bahagia banget sampai dadaku terasa sesak mau menangis ….

Selamat berbahagia, Kartini. Love u love u love u! *mmmuuach*

Aku tidak merasa sedih meninggalkan dunia ini. Mereka bukan milikku. Dan aku bukan milik mereka. Kami membutuhkan secara fungsional saja. (Hudan Hidayat dalam cerpen ‘Bunuh Diri: untuk sutardji calzoum bachri’).

Seorang teman yang baru pulang dari Norwegia datang membawa cerita. Di sana, pemakaian telepon seluler sangat jarang dijumpai di ruang publik. Benda yang satu itu bahkan diperlakukan nyaris seperti rokok: terdapat tanda-tanda yang menyatakan “mobile phones prohibited” (“telepon seluler dilarang”) dan ada ruang-ruang khusus tempat pemakaian telepon seluler diperbolehkan. Sebelum menggunakan telepon seluler, meminta izin kepada teman yang sedang barengan merupakan harga mati. Itu asas sopan santun yang berlaku umum dan ditaati bersama.

Ketika ditanya mengapa, seorang warga menjawab dampak telepon seluler bersifat polutif. Masyarakat sebagai pihak yang tidak berurusan dan tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan personal tersebut tidak ingin ruang publiknya tercemar oleh suara-suara dan ekspresi-ekspresi yang tidak dikehendaki. Sebagai perbandingan, dikatakannya,”seperti halnya masyarakat menolak menjadi perokok pasif.” Lagipula, sebagai bangsa dalam negara yang hidupnya relatif teratur, telepon seluler tidak terlalu diperlukan. Semua agenda sudah tercatat, keinginan bercakap-cakap dapat ditentukan lewat perjanjian sebelumnya, sehingga, mereka bisa bertemu dan ngobrol secara langsung, seperlunya. Telepon seluler hanya berdering jika ada hal-hal yang sangat mendadak dan penting, dan hal-hal semacam itu jarang terjadi. “Kami kan warga sipil, bukan polisi”, demikian ia mengakhiri penjelasannya.

Hal yang berbeda ditemukan di Indonesia. Wow, betapa telepon seluler terlihat sudah memasyarakat, terutama di kota-kota. Perilaku-perilaku yang melibatkan telepon seluler menjadi pemandangan yang biasa. Tidak ada keraguan sedikitpun untuk menggunakan telepon seluler di ruang publik, kecuali mungkin dalam tempat ibadat.

Sebagai ilustrasi, mari menengok satu rumah kos di Yogyakarta. Semua penghuni mengawali harinya dengan gerakan yang sama dan serentak: mengecek telepon seluler. Entah mematikan alarm, melihat jam, mengharap ada sms atau missed call yang masuk, atau sekedar karena tubuh mereka sudah terotomatisasi dengan gerakan tersebut. Sepanjang hari, kecuali saat sedang bersembahyang atau berada di kamar mandi, telepon seluler selalu ada dekat jangkauan, tak mau meninggalkannya lama-lama, seolah dalam status ‘siaga’, harus selalu siap untuk menerima kabar berita apapun, kapanpun, di manapun, dari siapapun, dan tanpa itu ada sesuatu yang dirasa kurang. Tak heran, terkadang masalah-masalah yang berkaitan dengan telepon seluler membuat mereka uring-uringan. Sampai-sampai, perlu berhutang untuk membeli pulsa, bahkan memproklamirkan, “aku tidak bisa hidup tanpa pulsa”: sebuah pernyataan yang menimbulkan pertanyaan, apakah ini dikarenakan kultur masyarakat Indonesia yang sangat gemar bersosialisasi (anehnya dengan keberadaan telepon seluler terkadang teman-teman di sekelilingnya seperti sedang dicuekin, dianggap tak ada), ataukah ini sebentuk tindakan konsumtif yang inefisien?

Sebagaimana perangkat teknologi lainnya, keberadaan telepon seluler memiliki wajah ganda: membebaskan, sekaligus membatasi. Sosial, sekaligus alienatif. Dengan iming-iming keleluasaan mobilitas, sekaligus, kemudahan berinteraksi, telepon seluler menjelma sebagai kebutuhan massal dalam lingkup kehidupan modern – saat ruang dan waktu menjadi faktor vital dalam aktivitas sehari-hari. Fungsi telepon seluler tak sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan dapat pula ditangkap sebagai simbol status dan gengsi sang pemilik, bahkan sampai pada taraf kemelekatan tak terpisahkan dalam kehidupan personal sehingga mengakibatkan keterlibatan secara emosional. Penggunaan telepon seluler yang semakin marak telah menimbulkan perubahan dalam relasi sosial maupun ritual kultural, juga berpengaruh terhadap perilaku dan persepsi individual.

Langsung tidak langsung, telepon seluler menjadikan penggunanya sebagai ‘diri virtual’ walaupun dampak telepon seluler betul-betul dirasakan dalam kehidupan sang pengguna. Sebagaimana yang dikemukakan Agger:

The virtual self is connected to the world by information technologies that invade not only the home and office but the psyche. This can either trap or liberate people… By virtual self, I am referring to the person connected to the world and to others through electronic means such as the Internet, television and cell phones… [These] technologies get inside our heads, position our bodies and dictate our everyday lives. (Agger 2004:1, dikutip dari http://www.fastcapitalism.org)

Selain dimensi virtualitas, telepon seluler juga mengandung dimensi anonimitas. Hal ini dimungkinkan karena ‘diri’ kemanusiaan direpresentasikan melalui simbol ‘nomor telepon’ berupa figur angka-angka yang berderet. Nomor tersebut dapat diubah-ubah sehingga tidak dikenali, terkadang sukar terlacak, bahkan terkadang ada telepon seluler yang memiliki fasilitas hide id sehingga nomor penelepon tidak bisa diketahui.

‘Identitas’ menjadi sangat cair tak bisa dipegang, dapat diubah-ubah ataupun dipalsukan tanpa harus mempertanggungjawabkan apa-apa. Keadaan hampir ‘tanpa resiko’ ini dapat mendorong terjadinya ‘eksperimentasi’ dalam representasi ‘diri’, salah satu contohnya adalah dalam hal ‘pengekspresian diri’. Ambil misal, seseorang yang dalam interaksi tatap muka sehari-hari bersifat sangat pasif dan pendiam, ternyata ketika berhubungan melalui telepon seluler (entah telepon maupun sms) berubah menjadi penyampai pesan yang aktif, bahkan mengumbar ungkapan-ungkapan yang berbunga-bunga. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang melalui telepon seluler terkesan sangat ‘dingin’ dan hambar karena penyampaian pesan yang singkat dan padat, ternyata dijumpai sebagai orang yang sangat cerewet, ekspresif, dan ramah. Sulit untuk menerka yang manakah ‘diri-nya yang sesungguhnya’, karena bisa jadi individu-individu tersebut sedang melakukan apa yang tadi disebut ‘eksperimentasi’ terhadap bagaimana diri mereka ingin ‘tampil’/ ‘ditampilkan’.

Dalam argumen kepraktisan, hubungan yang terjadi pun bersifat impersonal, meski imajinasi yang terbangun bisa melayang mengembara entah ke mana. Di balik proses sosialisasi, terjadi proses individualisasi, bahkan alienasi. Terkadang seseorang menjadi terasing dalam relasi tatap muka sehari-harinya karena sibuk berinteraksi melalui telepon seluler. Tanpa perlu saling mengenal pribadi/kepribadian masing-masing, individu-individu semakin dimudahkan untuk berhubungan sebatas hal-hal fungsional, dengan kata lain sesuai kebutuhan saja.

Daftar nomor telepon yang memenuhi phonebook menunjukkan jaringan-jaringan yang membuat mereka saling terhubung. Jaringan (network) itu jualah yang memperluas pergaulan individu-individu menembus sekat-sekat jarak. Hubungan yang tadinya tidak dimungkinkan sebelum adanya teknologi, menjadi mungkin. Tak jarang pula relasi-relasi personal yang melibatkan keterikatan emosional mewujud melaluinya. Entah bisa dibilang ‘nyata’ sesuai pengertian ‘konvensional’ atau tidak. Di sinilah, realitas kembali menunjukkan segi-segi ‘simulasi’-nya. Dengan kata lain, realitaskah atau simulasikah, untuk membedakannya tak semudah membedakan siang dan malam di negara tropis.

Tak dapat dihindari, bagi sebagian orang, telepon seluler menjadi bagian dari identitasnya, tak terpisahkan, sebab telepon seluler juga mengandung makna simbolik yang menyatakan ‘siapa Anda’ dalam strata sosial dan ‘seberapa besar tingkat keberdayaan Anda secara ekonomi’. Yang patut disayangkan adalah apabila, sebagai bagian dari ‘identitas’, perangkat tersebut mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan bagi penggunanya.

“There has been growing evidence of an increased dependency on mobiles—not just in practical terms, but in an emotional sense.” (Michael Hulme cited in “Downtime” by Mark Lewis in Computer Weekly, May 20, 2003 http://www.computerweekly.com/ )

Hal tersebut tidak sehat, apalagi jika benda sampai menjadi sebuah kemelekatan seolah-olah menjadi organ tubuh baru yang dicangkokkan dan manusia tidak bisa hidup tanpanya.

Disadari atau tidak, selain berfungsi sebagai alat komunikasi, telepon seluler juga menjadi alat kontrol untuk senantiasa mengetahui keberadaan pengguna. Tak jarang, pengguna justru merasa terpenjara oleh telepon seluler tersebut, tidak bisa menghindar dari segala panggilan, tak ada waktu luang, kehilangan privasi dan waktu beristirahat. Dalam usahanya menjadi subjek yang leluasa mengontrol relasi sosial, ternyata di sisi lain manusia juga harus siap menjadi objek yang dikontrol. Dalam imajinasinya untuk membuka peluang-peluang baru pergaulan ataupun ‘networking‘ demi memperluas perolehan order pekerjaan untuk mengebulkan asap dapur, ada tanggung jawab merawat perangkat itu sendiri dan segenap kebutuhannya, juga merawat interaksi-interaksi yang telah terwujudkan gara-gara perangkat itu.

Entah mengapa, tiba-tiba dalam hal ini, saya membayangkan manusia-manusia masa kini yang dengan sengaja dan sukarela mendaftarkan dirinya sebagai nomer-nomer berderet, berbondong-bondong tanpa perlu dipaksa, tak seperti zaman Auschwitz. Entah apa yang menggerakkan itu semua ….

Terbayang baktimu, terbayang jasamu
Terbayang jelas…jiwa sederhanamu
Bernisan bangga, berkapal do’a
Dari kami yang merindukan orang
Sepertimu…

“Hatta”, Iwan Fals

Berbicara mengenai Bung Hatta adalah membicarakan seorang pemimpin yang dirindukan bangsa Indonesia. Saat ini, negara sedang dirundung masalah namun karakter pemimpin-pemimpin bangsa yang seharusnya berjuang keras menyelesaikan masalah justru enggan melepaskan diri dari jerat korupsi, sehingga sulit rasanya untuk tidak merindukan sosok Bung Hatta yang jujur, sederhana, dan antikorupsi. Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan diri sendiri. Beliau tidak pernah memanfaatkan kedudukannya untuk mengeruk kekayaan pribadi. Beliau tidak silau oleh gemerlap harta dan tidak takut untuk hidup secukupnya saja.

Sejak muda, sifat-sifat tersebut sudah tampak. Bung Hatta memilih untuk berjuang menggapai kemerdekaan dengan resiko hidup miskin, dipenjara, bahkan diasingkan ke daerah-daerah terpencil daripada bekerja untuk penjajah dengan gaji yang besar.

Contoh lain keteladanan beliau dapat disimak pada peristiwa pemotongan nilai uang dari Rp 2,50 menjadi Rp 1,00 di tahun 1950-an yang lebih dikenal sebagai peristiwa “Gunting Syafruddin”. Sebagai Wakil Presiden, sebenarnya bisa saja Bung Hatta membocorkan kebijakan tersebut terlebih dahulu kepada keluarganya sehingga dampak buruk yang akan mereka terima dapat diantisipasi. Namun, demi kepentingan bangsa, hal itu tidak dilakukannya, sehingga tabungan yang telah dikumpulkan sejak lama menjadi tidak cukup lagi untuk membeli mesin jahit idaman istrinya.

Selain itu, ketika Bung Hatta telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, uang pensiun yang diterimanya sangat kecil, bahkan sama dengan gaji Pak Dali, supirnya yang digaji pemerintah. Sampai-sampai, suatu saat Bung Hatta kaget melihat tagihan listrik, gas, air dan telepon yang harus dibayarnya karena mencekik leher. Menghadapi keadaan ini beliau tidak putus asa. Beliau semakin rajin menulis untuk menambah penghasilannya. Di usia senja, Bung Hatta dikirim oleh pemerintah untuk berobat ke Swedia. Menurut penuturan dokter Mahar Mardjono yang mendampinginya, sebelum pulang ke Jakarta, Bung Hatta segera memerintahkan sekretarisnya, Pak Wangsa Widjaja, untuk mengembalikan uang sisa pengobatan kepada pemerintah.

Setelah membaca sebagian kecil keteladanan Bung Hatta di atas, siapapun pantas berbangga hati dan mengacungkan dua jempol terhadap kejujuran dan kesederhanaan Bung Hatta. Kepribadiannya yang mengagumkan sulit dicari tandingannya. Apalagi di masa sekarang, korupsi merajalela, bahkan kisah nyata Bung Hatta di atas terdengar bagai dongeng belaka. Nasib bangsa carut-marut. Tanpa ragu pemimpin-pemimpin bangsa melupakan kepentingan nasional demi memenuhi pundi-pundi duniawi masing-masing. Keteladanan yang baik rupanya telah diabaikan oleh mereka, padahal merekalah yang diharapkan dapat membentuk karakter bangsa.

Bila Bung Hatta masih hidup, tentu beliau akan merasa sedih sekali melihat wajah bangsa yang telah diperjuangkannya tanpa mengenal lelah sejak usia belia. Kesedihan yang sama dirasakan pula oleh rakyat Indonesia yang kehilangan figur pahlawan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, anak-anak kecil pun dengan mantap mengidolakan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Bung Hatta, Bung Sjahrir, ataupun Bung Karno. Namun, anak-anak zaman sekarang, sebagian besar mengenal Bung Karno dan Bung Hatta hanya sebatas peran mereka sebagai proklamator serta Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Ironisnya, generasi tunas harapan bangsa ini lebih senang mengidentifikasi diri dengan tokoh-tokoh khayalan Naruto, Avatar atau Doraemon. Jelaslah krisis kepahlawanan ini membutuhkan jawaban. Masalah korupsi yang merupakan sumber utama kehancuran bangsa takkan dapat diberantas tanpa teladan.

Untuk menumbuhkan teladan-teladan seperti Bung Hatta, diperlukan jawaban atas pertanyaan ini: bagaimana bisa Bung Hatta memiliki kepribadian yang demikian jujur, sederhana dan antikorupsi?

Pertama, ketaatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hal inilah yang merupakan faktor utama pembentuk pribadi yang jujur, sederhana dan antikorupsi. Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk berbuat jujur dan manusia yang taat kepada Tuhan akan senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Bung Hatta terkenal sangat religius dan terbukti bahwa ketaatannya terhadap Tuhan mampu menjadi benteng dalam setiap tindak-tanduknya. Sebagai contoh, beliau tidak pernah meninggalkan solat wajib. Walaupun beliau sakit, beliau tetap berusaha menjalankan solat Jum’at berjama’ah di masjid, dan walaupun beliau sedang dalam perjalanan jauh, beliau tetap melaksanakan ibadah puasa, padahal dalam ajaran Islam, orang yang sedang dalam perjalanan jauh dapat mengganti puasanya di hari lain.

Kedua, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Patriot sejati tidak akan rela mengorbankan kepentingan bangsa yang dicintainya. Demikian pula Bung Hatta. Justru beliau merasa bahagia bila mampu berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Seorang teman Bung Hatta, Soerowo Abdoelmanap, pernah menyatakan bahwa bila berbincang dengan beliau, Bung Hatta selalu membicarakan masalah bangsa. “Bangsa dan bangsa saja yang ada dalam pikirannya,” ujar Soerowo.

Ketiga, kecintaan kepada kebenaran. Untuk menguak kebenaran, kejujuran merupakan syarat yang mutlak dipenuhi. Bung Hatta membuktikan rasa cintanya terhadap kebenaran dengan cara menggelorakan sikap haus ilmu. Dalam pidatonya di Universitas Indonesia tahun 1957, Bung Hatta berkata, “Pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi suatu yang tidak benar.” Kegairahannya terhadap ilmu ditunjukkan dengan kegemarannya membaca buku. Jangan lupa, sejak semula beliau termasuk orang yang mengutamakan pendidikan. Hal ini terlihat dari partai yang didirikannya, PNI-Baru, yang merupakan partai kader yang rajin menyelenggarakan pendidikan untuk rakyat.

Keempat, sikap menghargai orang lain. Dengan menghargai orang lain, seseorang dapat menghayati bilamana ia berada dalam posisi orang tersebut sehingga ia dapat menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Bung Hatta adalah orang yang tahu menghargai orang lain, bahkan terhadap orang kecil yang sering diremehkan. Orang-orang yang bekerja pada Bung Hatta seperti pembantu, sopir, pengawal, dan perawat perpustakaan merasa dihargai sedemikian tinggi oleh Bung Hatta sehingga mereka setia bekerja bertahun-tahun pada keluarga Bung Hatta. Mereka sayang pada Bung Hatta dan demikian pula sebaliknya.

Kelima, kedisiplinan dan ketaatan terhadap peraturan. Orang yang menaati peraturan akan berbuat jujur dan tidak melakukan korupsi, sebab korupsi adalah kejahatan dan melanggar peraturan. Sejak kecil, Bung Hatta taat pada peraturan. Sebagai contoh, ketika ia dihukum berdiri oleh neneknya, datanglah pamannya yang mengatakan bahwa hukuman telah usai. Namun, Bung Hatta tetap berdiri di situ sambil mengatakan bahwa yang menghukumnya adalah neneknya, sehingga hanya neneknyalah yang dapat memutuskan kapan hukuman tersebut usai. Dalam hal kedisiplinan, Bung Hatta punya keistimewaan. Beliau adalah seorang yang tersohor dengan julukan “manusia jam” yang sangat menghargai waktu. Beliau tidak menyukai keterlambatan barang semenitpun. Kedisiplinan terus bertahan sampai lanjut usia, Bung Hatta sangat disiplin dalam memenuhi perintah dokter yang merawatnya.

Kiranya, lima hal di ataslah yang dapat menggembleng pribadi seseorang menjadi seperti Bung Hatta yang jujur, sederhana dan antikorupsi. Tanpa bermaksud merendahkan para pemimpin bangsa yang sekarang, sepertinya kerinduan akan munculnya pahlawan-pahlawan bangsa lebih tertuju pada generasi muda tunas harapan bangsa. Generasi mudalah yang masih relatif bersih dan masih dapat dididik menuju kebaikan. Generasi mudalah yang diharapkan mampu melakukan perbaikan ketika mereka melanjutkan kepemimpinan bangsa ini kelak. Kuncinya ada pada kita semua, maukah kita meneladani Bung Hatta ? Sesungguhnya, bangsa Indonesia sangat merindukan pribadi seperti Bung Hatta.