Monthly Archives: February 2009

Kalau kita bicara mengenai alih teknologi, maka sesungguhnya kita bicara mengenai importasi teknologi dari negara-negara industri, dalam hal ini negara-negara Barat. Kita tidak mengimpor teknologi dari Papua New Guinea, Bangladesh, Sudan, atau Tanzania. (Todung Mulya Lubis, ‘Alih Teknologi: Antara Harapan dan Kenyataan’, dalam Prisma no. 4, April 1987)

Apa jadinya dunia tanpa teknologi? Dalam kehidupan manusia modern, sejak bangun tidur sampai tidur lagi ia tak bisa lepas dari teknologi. Manusia yang ‘melek’ teknologi mendapat kehormatan lebih dalam pergaulan dengan masyarakat. Demikian pula dalam konteks negara. Negara yang menguasai teknologi maju dirasakan memiliki gengsi lebih tinggi dalam pergaulan internasional. Tak heran bila kemudian negara-negara seolah berlomba untuk menjadi yang terdepan dalam penguasaan teknologi. Bagi negara-negara dunia ketiga, ini sama artinya dengan beralih bentuk menjadi negara industri.

Teknologi Modern dan Dominasi
Menurut Denis Goulet dalam bukunya ‘The Uncertain Promise: Value Conflicts in Technology Transfers‘, teknologi tidak hanya berupa alat-alat atau teknik-teknik produksi. Teknologi juga mewujud dalam proses dan person.

Teknologi didefinisikan sebagai aplikasi sistematis atas rasionalitas kolektif manusia untuk memecahkan masalah-masalah dengan cara mengusahakan kendali atas alam dan atas segala macam proses manusia.

Goulet melanjutkan, teknologi memiliki peran penting antara lain karena: teknologi adalah sumber dan pencipta sumber daya baru, teknologi adalah instrumen yang kuat untuk menciptakan kontrol sosial, teknologi mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, dan teknologi membentuk makna-makna baru sebagai lawan dari alienasi-yang merupakan antitesis dari kehidupan yang bermakna (meaningful life).

Walaupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki sejarah yang panjang, yang disebut sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi modern adalah yang bersumber dari masa Pencerahan Barat. Terjadi penolakan untuk mengakui sumbangsih semua ilmu pengetahuan dan teknologi pra-Pencerahan yang bukan berasal dari Barat, secanggih dan sepenting apapun ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Itulah mengapa menguasai teknologi harus berarti mengimpor teknologi dari Barat.

Dalam era pembangunan dan modernisasi, Negara Dunia Ketiga memiliki hasrat besar untuk menguasai teknologi, selayaknya yang terjadi di negara-negara maju. Teknologi sering disamakan dengan teknik-teknik produksi atau alat-alat semata. Diasumsikan bahwa jika teknologi tersebut berhasil dalam negara tempat teknologi tersebut diciptakan dan dikembangkan, maka teknologi tersebut akan berhasil pula di daerah lain manapun.

Asumsi tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab teknologi tidak berfungsi dalam sebuah ‘vacuum social‘. Ia amat bergantung pada kondisi sosial, infrastruktur baik fisik maupun tenaga kerja, serta ketersediaan bahan baku. Menyederhanakan alih teknologi menjadi sekadar alih alat-alat dan teknik-teknik produksi sama halnya mengharapkan hal-hal tersebut cukup mujarab untuk menyelesaikan segala permasalahan. Tentu saja pandangan ini berlebihan dan mengada-ada, bahkan menyesatkan sebab kenyataan di lapangan membuktikan sebaliknya.

Dilema Alih Teknologi
Perkara alih teknologi sama sekali bukan hal yang sederhana. Dalam Prisma no. 4, April 1987, Todung Mulya Lubis menyatakan beberapa dilema alih teknologi yang dihadapi oleh Negara Dunia Ketiga, antara lain:

Dilema pertama, teknologi itu bukan sesuatu yang murah. Dilema terletak pada sejauh mana Negara Dunia Ketiga bersedia membayar harga teknologi yang cukup mahal itu. Sejauh mana Negara Dunia Ketiga memprioritaskannya di tengah kebutuhan lain yang mendesak dipenuhi. Parahnya, penentuan harga jual hampir mutlak terletak pada tangan pemilik teknologi. Pembeli hanya diberi pilihan membeli atau tidak sama sekali. Teknologi seringkali dijual secara paket, di mana paket tersebut dengan segala perekatnya (tie-in) secara sepihak sering sengaja dimahalkan. Untuk industri tinggi, pembelian teknologi secara terpisah (partial) hampir mustahil.

Dilema kedua adalah pada satu pihak Negara Dunia Ketiga ingin memelihara dan mempertahankan kemerdekaan, tetapi di pihak lain, dengan alih teknologi ini bukan mustahil negara akan melepaskan sebagian kemerdekaan tersebut. Sangat besar kemungkinan, teknologi yang dimasukkan tersebut menimbulkan ketergantungan teknologi (technological dependency). Hal ini tidak sehat bagi perekonomian Negara Dunia Ketiga. Negara Dunia Ketiga sekadar menjadi sandera dari pemasaran teknologi asing. Negara-negara maju dan perusahaan multinasional akan menjadikan kekayaan negara berkembang sebagai sasaran pemasaran teknologinya.

Dilema ketiga adalah apabila ketergantungan teknologi ini sudah semakin tinggi, maka kreativitas masyarakat dan anak sekolah akan merosot. Kemalasan untuk bersusah payah pun muncul.

Akibat yang paling jelek adalah berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah wajah tidak manusiawi dari alih teknologi.

Selain dilema-dilema yang dihadapi sebagaimana yang tercantum di atas, dalam alih teknologi itu sendiri sebenarnya mengandung pertentangan nilai yang tak terelakkan, seperti yang ditunjukkan oleh Denis Goulet (1977) berikut:

Teknologi dianggap sebagai pedang bermata dua, sebagai pengembang sekaligus penghancur nilai-nilai. Dalam hal ini, alih teknologi dari Barat tentu saja membawa serta nilai-nilai dan pandangan hidup barat.

  • Nilai pertama adalah rasionalitas. Dalam sudut pandang teknologi Barat, yang dimaksud rasional adalah melihat segala permasalahan dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian, disusun kembali, dimanipulasi melalui cara-cara praktis, dan diukur dampak-dampaknya. Padahal, nilai-nilai tradisional Negara Dunia Ketiga banyak memasukkan aspek-aspek yang tidak mungkin dijawab melalui rasionalitas Barat semacam itu, dan nilai-nilai tradisional tersebut telah melekat dalam kehidupan masyarakat Negara Dunia Ketiga dan dipegang sebagai sebuah kepercayaan.
  • Nilai kedua adalah efisiensi. Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan konsep dari industri yaitu produktivitas. Naik turunnya efisiensi dapat diukur melalui tingkat produktivitas. Produktivitas menilai segala sesuatu dari hasil atau output, dibandingkan dengan input yang diperlukan untuk menghasilkannya. Produktivitas dihitung dari seberapa banyak produk bila dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan untuk tenaga kerja, modal, mesin, dan waktu.
  • Nilai ketiga adalah mengutamakan pemecahan masalah secara teknis tanpa memperhatikan aspek alam atau manusiawi. Inginnya segala sesuatu dapat diselesaikan, sehingga tidak memberi waktu terhadap kontemplasi dan harmonisasi dengan alam. Juga mengembangkan perilaku acuh, pasif, dan penolakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi.
  • Nilai keempat adalah menganggap kekuatan alam sebagai objek yang harus dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan manusia. Padahal sebagian besar nilai-nilai tradisional sangat mengutamakan hubungan yang harmonis dengan alam untuk menghindari dampak buruk yang dapat ditimbulkan.

Demikianlah terjadi berbagai pertentangan nilai dalam alih teknologi, tetapi tetap saja Negara Dunia Ketiga menutup mata dan bersikukuh untuk melakukan alih teknologi.

Jenis-jenis Alih Teknologi
Alih teknologi sering secara sembrono diartikan sebagai proses untuk menjadikan Negara Dunia Berkembang ikut menguasai teknologi sebagaimana yang terjadi pada negara maju. Tetapi, sesungguhnya bagaimanakah cara teknologi tersebut dialihkan?

Yang dimaksud dengan alih teknologi sebenarnya tak lain dan tak bukan adalah transaksi ekonomi untuk kepentingan dagang.

Ini terlihat dari jenis-jenis dan cara-cara alih teknologi. Korporasi transnasional menjadi aktor kunci dalam proses ini. Anthony I. Akubue “Technology Transfer: A Third World Perspective” menjelaskan jenis-jenis alih teknologi. Yang sering terjadi antara lain:

Foreign Direct Investment, yaitu investasi jangka panjang yang ditanamkan oleh perusahaan asing. Investor memegang kendali atas pengelolaan aset dan produksi. Untuk menarik minat investor asing, Negara Dunia Ketiga menjalankan berbagai kebijakan seperti liberalisasi, privatisasi, menjaga stabilitas politik, dan meminimalkan campur tangan pemerintah. Padahal, kepemilikan asing atas modal sama saja dengan membentangkan jalan lebar menuju keuntungan dan pelayanan bagi korporasi transnasional. Mereka mengeksploitasi banyak keuntungan dengan resiko yang ditanggung oleh Negara Dunia Ketiga. Bayangan mengenai terjadinya alih teknologi dan pengembangan teknologi pribumi dirasakan sebagai impian yang terlalu muluk.

Joint Ventures, yaitu kerjasama (partnership) antara perusahaan yang berasal dari negara yang berbeda dengan tujuan mendapat keuntungan. Dalam model seperti ini, kepemilikan diperhitungkan berdasarkan saham yang dimiliki. Jenis alih teknologi ini menjadi menarik sebab perusahaan-perusahaan asing dapat menghindari terjadinya nasionalisasi atas perusahaan. Perlu diketahui bahwa dalam model FDI (Foreign Direct Investment) resiko terjadinya nasionalisasi secara tiba-tiba adalah cukup tinggi. Selain itu investor asing juga merasa riskan bila harus melakukan joint ventures dengan perusahaan nasional Negara Dunia Ketiga.

Licensing Agreements, yaitu izin dari sebuah perusahaan kepada perusahaan-perusahaan lain untuk menggunakan nama dagangnya (brand name), merek, teknologi, paten, hak cipta, atau keahlian-keahlian lainnya. Pemegang lisensi harus beroperasi di bawah kondisi dan ketentuan tertentu, termasuk dalam hal pembayaran upah dan royalti. Biasanya cara ini digunakan oleh perusahaan asing dengan mitra Negara Dunia Ketiga. Cara ini adalah yang paling memungkinkan terjadinya alih pembayaran atau larinya modal dari Negara Dunia Ketiga kepada perusahaan-perusahaan asing.

Turnkey Projects, yaitu membangun infrastruktur dan konstruksi yang diperlukan perusahaan asing untuk menyelenggarakan proses produksi di Negara Dunia Ketiga. Bila segala fasilitas telah siap dioperasikan, perusahaan asing menyerahkan ‘kunci’ kepada perusahaan domestik atau organisasi lainnya. Perusahaan asing juga menyelenggarakan pelatihan pekerja dalam negeri agar suatu saat dapat mengambil alih segenap proses produksi yang dibutuhkan. Kecil kemungkinan terjadi alih teknologi sebab perusahaan domestik hanya bisa mengoperasikan tanpa mengerti kepentingan pengembangan teknologi tersebut. Perusahaan domestik juga tidak bisa membangunnya, sehingga peran mereka sekadar menjadi budak suruhan.

Mengingat watak dasar perusahaan (termasuk korporasi transnasional) yang mengutamakan pencarian laba sebagai motif kepentingannya, cita-cita pembebasan kemanusiaan melalui teknologi menjadi kepentingan nomor sekian.

Adakah Alih Teknologi?
Kenyataan semacam itu tentu membuyarkan mimpi Negara Dunia Ketiga mengenai proses yang disebut sebagai ‘alih teknologi’. Dalam tulisan yang sama di Prisma, Todung Mulya Lubis merasa perlu mempertanyakan ulang, benarkah alih teknologi sedang terjadi? Jika jawabannya adalah tidak, maka apakah yang sesungguhnya sedang terjadi? Argumen yang mendasari pertanyaan tersebut antara lain adalah:

  • Pertama, belum adanya UU Paten yang mengatur apakah teknologi yang masuk setelah jangka waktu tertentu akan menjadi milik umum (public domain).
  • Kedua, berbagai kontrak yang dibuat PT PMA atau PT PMDN dengan perusahaan-perusahaan asing mengenai teknologi tersebut tidak menjamin terjadinya alih teknologi. Pengetahuan mengenai berbagai kontrak itu sangat miskin, tidak tahu apa saja isi kontrak-kontrak tersebut karena tidak ada kewajiban untuk mengumumkan isi kontrak itu kepada pemerintah, apalagi kepada umum.
  • Ketiga, kalaupun ada UU Paten dan kontrak-kontrak alih teknologi, hanya dijadikan sarana untuk masuk ke pasaran domestik. Pengusaha asing dengan berbagai upayanya mempertahankan patennya melalui berbagai modifikasi sehingga paten tersebut tidak jatuh menjadi public domain. Ada keengganan besar pada pemilik paten asing ini untuk mengalihkan teknologinya.
  • Keempat, mekanisme kontrol terhadap alih teknologi relatif lemah. Dan,
  • Kelima, mitra bisnis yang sepadan di dalam negeri belum cukup tersedia.

Lalu, bila alih teknologi disangsikan telah terjadi, maka proses apakah sebenarnya yang tengah berlangsung dan digembar-gemborkan selama ini?

Teknologi yang Imperialistik
Istilah alih teknologi itu sendiri terbukti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Goulet (1975) menyatakan demikian, sebab biasanya teknologi bukannya di’alih’kan, melainkan diperdagangkan (jual-beli) secara luas dalam pasar internasional. Oleh sebab itu banyak ahli yang memilih untuk menggunakan istilah komersialisasi teknologi.

Yang sebenarnya terjadi menurut V. Matthew Kurian adalah sebagai berikut:

Modern technology – in multiple ways – is instrumental in subordinating the Third World to the First World and in bleeding out their economic surplus to the imperialistic center.
(Kurian, 1996, “Technology as a Tool of Imperial Domination and Exploitation: A Study on Third World with Special Reference to India”, dalam Indian Church History Review no. 30, tahun 1996).

Aktor utama penjajahan modern adalah korporasi transnasional.

Perkembangan teknologi modern akibat Revolusi Industri kapitalis di Barat telah membunuh teknologi yang telah berkembang sedemikian lama di Negara Dunia Ketiga. Alih teknologi menciptakan selera Barat di Negara Dunia Ketiga. Untuk mewujudkan kepentingan kapitalis imperialis, mereka melabeli pandangan hidup yang berbeda dengan mereka sebagai tidak modern, bahkan tidak beradab. Mereka mendekonstruksi nilai-nilai tradisional dan mempengaruhi secara mental agar Negara Dunia Ketiga mau menerima hegemoni pandangan hidup Barat. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern berperan besar dalam hal ini. Kemudian ini memberi keuntungan bagi mereka dan menciptakan ketergantungan pihak Dunia Ketiga kepada mereka.

Teknologi modern yang dikembangkan sekarang cenderung bias pandangan hidup teknokratis yang materialis, linear, dan kuantitatif, sehingga tidak mampu menghargai nilai-nilai hidup yang nonmaterial.

Sebuah contoh dapat dikemukakan di sini. Teknologi modern bertanggung jawab terhadap terjadinya kelaparan massal di Negara-negara Dunia Ketiga. Revolusi Industri di Eropa membutuhkan banyak bahan-bahan mentah, sehingga dicarilah akal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Muncullah penjajahan.

Di bawah penjajahan, negara-negara terjajah terpaksa mengalihkan jenis tanaman mereka, dari menanam tanaman pangan menjadi menanam tanaman perdagangan untuk dijual. Hal ini menciptakan ketergantungan dalam dua cara. Yang pertama, negara jajahan kehilangan basis pangan (food base). Yang kedua, mereka dipaksa menggantungkan diri pada penjajah untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sebab, untuk menjual tanaman perdagangan yang mereka tanam di bawah paksaan tersebut, mereka tidak punya pilihan selain menjual kepada tuan penjajah mereka. Itu adalah salah satu contoh latar belakang yang menunjukkan bahwa kepentingan kapital di balik pengembangan teknologi membutuhkan terjadinya dominasi dan homogenisasi.

Contoh kasus lain yang terjadi di India adalah tergesernya keahlian kerajinan ukir tradisional akibat pendudukan penjajah. Negara ini diubah menjadi penyedia bahan baku sekaligus pasar bagi Inggris Raya. Karena barang kerajinan jauh lebih baik dan bermutu daripada barang buatan pabrik, demikian pula lebih tinggi ongkos membuat dan memperolehnya, maka orang India terpaksa membeli produk impor dari penjajah. Ini semakin mengokohkan posisi penjajah dan dengan kekerasan mereka menghabisi pengetahuan dan keahlian lokal India. Bahkan mereka memotong tangan para pengrajin ukir di India.

Oleh karena itu, peran ilmu pengetahuan dan teknologi modern sebagai sarana vital penjajahan sudah tak terelakkan lagi. Demikian pula dalam proses alih teknologi. Dan…inilah kenyataan yang harus kita pahami, sebagai konsekuensi atas keberanian kita menelanjangi alih teknologi.

2002hakim04

“Taik kucing dengan segala aturan yang kau buat!”

Potret muram kehidupan jalanan a la Kancil, Heru, dan Sugeng dalam film semi-dokumenter ‘Daun di Atas Bantal’ selayaknya menjadi tamparan telak bagi sesiapa yang merasa tertampar. Kepada merekalah sang kehidupan tidak perlu merasa malu menampilkan wajah terkejamnya secara telanjang. Saling pukul, saling maki, mencuri, ngelem (menghirup lem Aica Aibon yang memabukkan), makan melalui lubang, mengintip perempuan ganti baju, onani sambil menyaksikan film biru dari belakang layar, mencuci muka dengan air pel stasiun, seolah telah menjadi kawan akrab mereka. Seakrab peniti-peniti yang menghiasi bibir Heru.

Tidak perlu heran. Tidak perlu mengernyitkan dahi sedemikian rupa. Siapa saja boleh menilai hidup semacam itu adalah tidak wajar. Toh, wajar tidak wajar adalah penilaian yang pilih kasih. Dan, menilai, pada dasarnya adalah membandingkan.

Kepada mereka, paling tidak ada dua penilaian umum yang muncul dengan segera dari masyarakat di luar komunitas jalanan. Yang pertama adalah iba. Yang kedua adalah rasa terganggu atau terusik. Atau, campuran kedua unsur tersebut. Ada pula yang biasa aja, tidak berkomentar apa-apa, alias cuek bebek saja.

Munculnya penilaian tersebut dapat diibaratkan “cermin”. Dengan memaksakan standar diri untuk menilai sesuatu di luar dirinya, memperlihatkan seperti apa diri sang penilai itu sendiri.

Rasa iba timbul karena masyarakat terbiasa dengan suatu standar kenyamanan yang lebih tinggi. Paling tidak, orang tidak perlu berebut bantal bekas kursi sobek untuk alas tidurnya. Rasa iba seakan ingin menegaskan bahwa masyarakat yang merasa iba itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada anak jalanan yang dijatuhi iba. Rasa iba yang terdengar mulia itu terjebak menjadi kesombongan borjuis yang merendahkan.

Di sisi lain, masyarakat akan melihat sisi ‘rusak’ mereka. Masyarakat yang terbiasa dengan aturan boleh saja menilai mereka tidak tahu aturan. Masyarakat boleh protes atau mengeluh mengenai sikap mereka yang melempari kaca sebuah tempat penukaran uang, makan tanpa bayar, mengganjal roda bianglala di pasar malam (membahayakan penumpang), tidak pernah mandi atau mengganti pakaian, dan segala hal serba ‘sembarangan’ lainnya.

Namun, aturan-aturan tersebut milik siapa? Apakah anak jalanan merasa ikut memiliki aturan-aturan tersebut? Apakah mereka ikut bersepakat bahwa aturan-aturan tersebut adalah ‘demi kepentingan mereka sendiri’ juga?

Ketika aturan-aturan yang ada sengaja meniadakan mereka, apakah berarti mereka tidak boleh ikut bermasyarakat? Ketika aturan-aturan tidak aspiratif bagi kepentingan mereka – bahkan secara kasat mata mematikan atau membunuh mereka – bagaimana mungkin mereka mematuhinya? Dalam hal ini, dapatkah masyarakat bilang bahwa mereka anarkis? Ataukah justru yang membuat aturan itulah yang anarkis?

Arief Budiman mempunyai ilustrasi yang menarik:

Ketika kekuasaan kehilangan keabsahannya, ia sama saja dengan kawanan penjahat yang memaksa anggotanya untuk mengikuti kehendaknya dengan ancaman kekerasan.

Meskipun pada dasarnya sama-sama melanggar aturan, namun dengan dalih bahwa kekuasaannya absah, sang penguasa tentu berkelit dari tuduhan anarkis, melanggar aturan, entah dengan alasan “harus”, atau “demi kepentingan bersama”, alasan apa saja bisalah dibuat ….

Padahal, keabsahan itu sendiri datangnya dari mana? Bila keabsahan itu datangnya dari rakyat, maka sesungguhnya masyarakatlah yang berhak menilai anarkis tidaknya sesuatu, termasuk bila yang anarkis itu adalah sang pengemban ‘kekuasaan yang sah’ itu sendiri. Namun, ternyata, kekuasaan ‘sah’ itulah yang menjadi penentu.

Berkaitan dengan pembicaraan mengenai aturan-aturan dan keabsahan, nama Sokrates patut disimak. Dalam satu perkataannya, Sokrates pernah berkata bahwa ia adalah seekor lalat pengganggu. Maksudnya, lalat pengganggu bagi yang berkuasa. Selayaknya pengganggu, bagi sang penguasa, orang-orang seperti dia dirasa sepantasnya disingkirkan. Selayaknya lalat, orang-orang seperti dia memang tidak berkuasa.

Mungkin perumpamaan tersebut sesuai pula untuk anak jalanan. Fenomena anak jalanan menjadi kenyataan yang cukup mengganggu bagi pemimpin dan penguasa, karena masyarakat yang solider menuntut kewajiban sang penguasa. Sampai kapan masyarakat akan menerima keberadaan anak-anak di jalanan dan diam-diam mengutuk diri karena yang bisa dilakukan hanya memberi sekeping dua keping rupiah, entah ke mana perginya dan entah seperti apa nasib mereka dan entah kapan ada perubahan dalam hal ini :-(

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, demikian kata UUD ’45.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum… begitu bunyi Pembukaan (Preambule) UUD 45.

Anak jalanan hanya boleh mendengar tapi tidak boleh ikut menikmati. Indah perkataan tanpa realisasi. Secara teoritis, untuk menuntut perlakuan/perlindungan yang lebih baik, anak jalanan dan orang-orang yang peduli perlu mengorganisasikan diri. Tidak bisa hanya dengan seruan moral. Tapi, yang berlaku adalah hukum rimba, cengkeraman sedemikian berlapis, yang menyebabkan begitu sulitnya sebuah “perjuangan bersama” kaum jalanan.

pillow1

Terowongan kereta api itu menjadi saksi kematian Kancil ….

Selanjutnya, Heru dan Sugeng menyusul. Keduanya dibunuh. Heru dibunuh oleh mafia asuransi yang memanfaatkan status anak jalanan yang tidak memiliki identitas resmi semacam KTP. Sugeng menjadi korban perseteruan geng atau kelompok preman. Bahkan, sekadar mengubur mayat Sugeng saja susah bukan main, karena pemakaman-pemakaman menolak menyediakan tempat bagi orang yang tidak jelas identitasnya.

Binatang saja dikubur….

demikian lolongan Asih, ibu asuh ketiga anak jalanan tersebut. Masa‘ manusia tidak? Kalau begini, siapa yang tidak manusiawi?

Tiga kejadian yang merenggut nyawa Kancil, Heru, dan Sugeng begitu saja – seolah nyawa mereka tidak ada harganya – menunjukkan betapa miris posisi mereka dalam bangunan struktur sosial.

Dalam struktur yang menindas selalu ada korban. Kali ini, si Lalat Pengganggu tentu saja kalah oleh sang Raksasa Penindas.